Warga Penjaringan masih banyak belum dapat kartu sakti Jokowi
Mereka mengaku belum mendaftar karena info pembagian kartu diberitahukan secara mendadak.
Beberapa warga Penjaringan, Jakarta Utara mengaku belum menerima kartu sakti Jokowi, baik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mereka mengaku belum mendaftar karena info pembagian kartu diberitahukan secara mendadak.
"Bukannya kami enggak mau daftar, tapi kadang kami enggak dikasih tahu. Pas ada pembagian, baru dikasih tahu. Itu juga infonya dadakan," ujar Idi Rosidi (34), warga RT 007 RW 001, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (13/5).
Bapak beranak satu itu mengaku tidak sempat mengurus data yang sempat diminta petugas karena sibuk dengan pekerjaannya sebagai penyapu jalanan.
"Pernah diminta kumpulin data, tapi enggak tahu deh nanti dapat kartu apa enggak. Cuma disuruh ngumpulin doang," jelasnya.
Selain Idi, Endrayati (40) menuturkan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuatnya kesulitan saat akan mendaftar KIP. Dia mengaku tidak mendapat arahan yang jelas mengenai hal ini.
"Tanggungan saya dua anak kandung dan dua anak asuh. Total ada empat anak. Saya cuma tahunya ada pembagian kartu dengan ngurusnya membawa KTP sama KK, tapi tidak tahu itu dibawa kemana," ungkapnya.
Beberapa warga Penjaringan lainnya bahkan mengaku tidak tahu jika ada acara penyerahan kartu KKS, KIS dan KIP yang diadakan hari ini di Halaman Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.
"Saya enggak tahu ada acara pemberian kartu jaminan ini. Saya tahunya ada orang ramai dibagikan kartu. Tahu begitu, saya bawa KTP sama KK. Soalnya saya belum dapat. Kalau ngurus ke kantor kelurahan males, ribet," tutur Nengsih (34).
Mengenai keluhan warganya, Camat Penjaringan Yani Wahyu Purwoko menegaskan akan menindaklanjuti keluhan mereka.
"Kami tidak tahu jika masih ada warga yang belum mendapat bahkan belum mengetahui program sosial pemerintah tersebut," ujar Yani.
Yani mengimbau kepada warga yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri.
"Nanti, kita juga akan koordinasikan dengan Sudin Sosial Jakut mengenai hal ini," tutupnya.