Ahok jadi cawagub, NasDem anggap simulasi PDIP dagelan warung kopi
NasDem nilai tak mungkin Ahok jadi cawagub.
Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menilai lucu dengan simulasi yang dilakukan oleh PDIP. Dalam simulasi itu, PDIP menyodorkan tiga pasang calon yakni Djarot-Ahok, Risma-Ahok dan FX Rudy-Ahok.
Menurut Taufik, tidak mungkin seorang Basuki T Purnama ditaruh sebagai calon wakil gubernur. Sebab, posisi Ahok kini sudah menjadi gubernur DKI petahana.
"Kalau menurut saya, itu lugasnya itu hanya, tidak serius lah, karena bagaimana mungkin seorang gubernur jadi wagub untuk periode selanjutnya," kata Taufik saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (24/8).
Oleh sebab itu, dia menilai tidak mungkin NasDem ikuti aturan main dalam simulasi PDIP tersebut. Menurut dia, simulasi itu hanya bagian dari bercandaan PDIP saja.
"Jadi tentu kita bisa memahami ketika Pak Ahok sebagai cawagub, tidak mungkinlah, kalau hanya untuk jadi bahan becanda di warung kopi oke-oke saja, atau bagian dari lucu-lucuan, dagelan boleh-boleh saja," tegas dia.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, ada 3 simulasi yang sedang dilakukan. Simulasi pasangan calon tersebut, katanya, dilakukan dengan mengumpamakan petahana Basuki T Purnama (Ahok) sebagai cawagub dari PDIP. Sedangkan calon DKI 1 berasal dari kader PDIP.
"PDIP jumlahnya 28 dan tiga partai mendukung Pak Ahok kursi 24. Kita simulasi cagub dari PDIP pasangannya jika Pak Ahok cawagub, ada Djarot-Ahok, Risma-Ahok, FX Rudi-Ahok," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Masinton mengatakan, jika ingin didukung PDIP, Ahok harus bersedia diplot menjadi cawagub dari kader PDIP. Rencana ini pun, lanjut dia, akan segera dikomunikasikan ke 3 parpol pendukung Ahok, yakni NasDem, Hanura, dan Golkar.
"Masing-masing punya prestasi, yang sudah teruji memimpin di daerahnya. Kita mensimulasi internal yang paling mungkin, bila Ahok mau didukung PDIP harus realistis jadi cawagub. Nanti dijajakin komunikasi," tegasnya.
"Ahok harus realistis, jika enggak mau jadi cawagub jangan memaksakan diri melalui PDIP. Nanti dikomunikasikan ke tiga partai pengusung," sambung Anggota DPR Komisi III ini.