Akbar & Agung anggap manuver soal cawapres Jokowi terlalu buru-buru

"Saya kira itu masih terlalu dini kalau bicara soal manuver politik untuk Pemilu 2019," ujar Akbar

2016-09-12 11:00:00

Akbar Tandjung

Akhir pekan lalu Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Partai Golkar oleh Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera). Dalam rapat internal itu menghasilkan beberapa keputusan strategi.

Salah satunya yakni munculnya 3 nama yang disebut-sebut akan mendampingi Presiden Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019 mendatang. Sebagaimana diketahui partai berlambang pohon beringin ini telah mendeklarasikan diri sebagai partai pengusung Jokowi pada pemilu 2019.

Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai, pengajuan nama Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawansa dan Sultan Hamengku Buwono X sebagai cawapres Jokowi terlalu dini.

"Saya kira itu masih terlalu dini kalau bicara soal manuver politik untuk Pemilu 2019," ujar Akbar selepas melaksanakan salat Idul Adha 1437 H di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/9).

Menurut Akbar, seharusnya usulan cawapres Jokowi tak semestinya dilakukan saat ini. Alangkah lebih baiknya, lanjut Akbar, dilihat terlebih dahulu track record dan pengabdiannya kepada masyarakat.

"Apakah selama ini sudah memperlihatkan pengabdian yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara luas, dia juga harus patut orang yang diteladani, kalau belum ya jangan terburu-buru," jelas Akbar.

"Sebaiknya kita tunggu saja karena menilai seseorang harus dilihat dari kiprahnya selama ini. Santai saja, kita tunggu dululah yah," tambahnya.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono juga mengatakan hal serupa.

"Saya tidak setuju dari sekarang biarkan saja, sudah tetapkan Jokowi jadi capres diusung Golkar," ucap Agung di tempat yang sama.

Agung menerangkan pada saatnya nanti juga akan dibicarakan soal pasangan yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Sebab banyak yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

"Biarkan waktu berbicara, biasanya kan dikonsultasikan dengan presidennya, kan mitranya harus yang pas dan nyaman sesuai dengan chemistry-nya biarlah beri waktu bagi Jokowi memimpin negara, ada waktunya menetapkan siapa wakilnya, sakarang itu bukan DPP bukan kelembagaan itu pribadi, sulit juga melarang orang bicara di era demokrasi," papar Agung.

Dukungan Golkar yang telah diberikan kepada Presiden Jokowi, kata dia, bukanlah suatu beban bagi Presiden. Sebab menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa menilai dengan sendirinya.

"Tidak Pak Jokowi paham itu bukan keputusan partai, Pak Jokowi tak usah khawatir itu baru usulan individu asalkan DPP konsekuen, nanti akan dikonsultasikan ke Jokowi," tutup Agung.