Akom sebut teguran JK buat Menteri Susi jadi momentum reshuffle
"Kabinet kan harus kompak, dan para menteri harus tentu tunduk dan patuh pada presiden dan wapres," kata Akom.
Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) menilai, surat teguran Wapres Jusuf Kalla (JK) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jadi bahan diskusi Presiden Jokowi dan JK untuk membahas reshuffle kabinet kerja.
Menurut dia, sebagai menteri, Susi seharusnya tunduk dan patuh kepada Jokowi-JK mengingat selama ini ia sering diingatkan terkait kebijakannya membakar kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Kabinet kan harus kompak, dan para menteri harus tentu tunduk dan patuh pada presiden dan wapres. Mereka kan para pembantunya. Itu selesaikan dalam rapat terbatas atau kabinet. Saya kira momentum reshuffle Pak Jokowi dalam hal itu," kata Akom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).
Dia mengatakan, reshuffle penting dilakukan agar tidak terjadi beda pendapat atas setiap kebijakan di dalam kabinet kerja.
"Kalau kompak kan senang, apalagi saling bahu membahu dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam ngurus negeri ini, dalam simfoni yang enak. Intinya buat saya yang penting enak," pungkas dia.
Diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan surat teguran dengan nomor B02/Wapres/03/2016 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti usai kunjungan kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara pada 16-18 Maret 2016.
Surat tersebut berisi teguran akibat temuan di lapangan adanya pengangguran pekerja kapal, minimnya pasokan ikan di tempat-tempat penyimpanan dan pengolahan ikan atau unit pengolahan ikan (UPI) karena kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment. Wapres JK meminta Menteri Susi mengkaji ulang dan melakukan sinergi terhadap penerapan kebijakan tersebut.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng? Pada 5 September 2023 ini, Ganjar Pranowo resmi melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jateng.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Baca juga:
JK: Jangan sampai aturan Menteri Susi buat pendapatan daerah turun
Wapres JK: Produksi ikan saja turun, bagaimana PHP mau naik
Dituding Wapres JK bikin susah rakyat, ini jawaban Menteri Susi
Jokowi disebut berulang kali minta Menteri Susi evaluasi kebijakan
Tiba-tiba temui Jokowi, Susi sebut tak bahas teguran Wapres JK