Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Anies mengungkit ketika suatu daerah menghadapi masalah kesejahteraan, pemerintah pusat seringkali berjalan sendiri tanpa melibatkan pemda.
Anies Kritik Pemerintah Kumpulkan Pemda Hanya Bahas Anggaran: Tak Pernah Urusan Stunting atau Ibu Hamil
Capres nomor urut 01, Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).
- Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran: Harapan Rakyat Kini di Pundak Bapak Berdua
- Anies Baswedan Buka Peluang Gugat Hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi
- Anies Minta Pendukung Terus Kawal Pemilu 2024: Dokumentasikan Semua Kekurangan, Keanehan & Ketidaknormalan
- Anies Sindir Program Prabowo soal Stunting: Enggak Cukup Dikasih Makan Siang, Sudah Terlambat
Saat menjabat Gubernur DKI, Anies mengaku hanya dipanggil pusat ketika membahas masalah anggaran saja. Selain anggaran, kata Anies, rapat pusat dan daerah biasanya membahas belanja barang dan jasa.
"Di sini ada saya barusan lihat, ada pak gubernur, pak bupati. Kita sering dikumpulkan pemerintah pusat tapi dikumpulkan kalau kita masih ingat kalau silpanya besar ya pak, betul," kata Anies saat menjawab pertanyaan mewujudkan kesra yang diajukan senator dalam acara Sarasehan DPD RI, di Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).
Anies mengungkit ketika suatu daerah menghadapi masalah kesejahteraan, pemerintah pusat seringkali berjalan sendiri tanpa melibatkan pemda.
"Tapi kami tidak pernah dikumpulkan, kalau urusan stunting, urusannya ibu hamil, ibu melahirkan meninggal, kemudian anak putus sekolah," ujarnya.
Sehingga, Anies berjanji mengubah pola untuk memastikan pemerintah pusat akan melibatkan daerah untuk mencapai target-target pembangunan.
"Ini yang rencana akan kami kerjakan, kami akan kumpulkan dan kami akan kerjasama. Dan nanti ditunjukan daerah ini, apa yang bisa pemerintah pusat bantu agar mencapai target,"
ujarnya.
merdeka.com
Menurut dia, permasalahan kesejahteraan hanya bisa dituntaskan dengan niat setiap kepala daerah dibarengi bantuan dari pemerintah pusat.“Ini membutuhkan komitmen dari pusat dan daerah secara bersamaan. Daerah bekerja sendiri fiskalnya tidak akan mencukupi Kami melihat kewenangan yang diberikan selama ini untuk urusan kesra sangat mengandalkan pada kepemimpinan di wilayah itu,” terang Anies.