Bahas isu nasional, PPP akan gelar Munas dan Rapimnas Alim Ulama
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Pimpinan Nasional (Rapimnas) I, di Asrama Haji Pondokgede Jakarta. Acara rencananya digelar selama dua hari, 13 November dan 14 November 2016.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Pimpinan Nasional (Rapimnas) I, di Asrama Haji Pondokgede Jakarta. Acara rencananya digelar selama dua hari, 13 November dan 14 November 2016.
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menuturkan, Munas Alim bakal dihadiri 1.500 peserta, terdiri dari pengurus PPP, ulama, habib, pimpinan pondok pesantren, ustaz dan aktivis Islam dari seluruh Indonesia.
"Rapimnas I akan diikuti oleh para ketua DPW PPP seluruh Indonesia yang akan membahas isu strategis di tingkat nasional, di antaranya memperkuat komitmen PPP sebagai parpol pendukung pemerintah," kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Sabtu (12/11)
Akan hadir dalam Munas tersebut Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair, Wakil Ketua Majelis Syariah KH Syukron Makmun, Wakil Ketua KH Muhammad Syamsul Arifin, Sekretaris Majelis Syariah KH Lukman Hakim Hasibuan.
"Nanti para alim ulama berembuk membahas persoalan bangsa dan mencari solusi terbaik. Mereka akan terbagi dalam tiga komisi untuk menghasilkan rekomendasi, yakni komisi tata negara dan kepemimpinan, komisi ekonomi dan keadilan sosial, serta komisi keagamaan dan keindonesiaan," tegasnya.
Rencananya akan hadir sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, anggota Wantimpres KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PB Al Washliyah KH Yusnar Yusuf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.
Selain itu, kata Baidowi, Rapimnas I juga akan membahas masukan terhadap RUU Pemilu dan konsolidasi organisasi. Para alim ulama juga turut memberikan masukan terhadap sejumlah RUU, di antaranya RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Pendidikan Keagamaan, RUU Anti LGBT, dan RUU KUHP.
"Masukan dari para alim ulama akan diperjuangan oleh Fraksi PPP dalam pembahasan RUU tersebut," pungkas Baidowi.