Balas Sindiran PDIP, Demokrat Bilang Ada Politikus Temui Anggota KPU Jelang Pemilu

Menurutnya, hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Sehingga, tak perlu buat pengalihan isu di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang.

2021-08-24 19:16:44

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyindir sejarah pada Pemilu 2009 dimana ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.

Partai Demokrat merasa tersindir dengan pernyataan Hasto. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta PDIP lebih baik fokus menuntaskan janji-janji politiknya.

"Sebaiknya Hasto fokus aja dengan agenda partainya apalagi sebagai the ruling party mesti bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat Pemilu," ujarnya, Selasa (24/8).

Menurutnya, hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Sehingga, tak perlu buat pengalihan isu di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti sekarang.

"Sebaiknya fokus bantu pemerintah mengatasi pandemi, apalagi berdasarkan hasil survei Fixpoll sebagian besar rakyat tidak puas atau kecewa dengan penanganan Covid yang dilakukan mencapai 37,8 persen sementara yang puas hanya sebesar 33,4 persen," ujarnya.

Secara pribadi, lanjut dia, Hasto mestinya membantu menghadirkan Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun tak kunjung ketemu. Dia bilang, ini semakin memperburuk citra pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Termasuk vonis kasus korupsi Bansos mantan Mensos Juliari Batubara kader PDIP yang kontroversi dan menuai polemik.

"Gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto adalah bentuk distorsi demokrasi, hanya menjadi benalu reformasi. Banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi Anggota KPU pada perkara Harun Masiku, termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum Anggota KPU menjelang Pemilu," pungkasnya.

Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi Anggota KPU, itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah di politik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat. Sama halnya dengan mantan Anggota KPU lainnya yang kemudian masuk Partai Politik. Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan, pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa dengan Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto memiliki persahabatan yang satu cita-cita.

"Beliau (Megawati) menegaskan bagaimana persahabatan dengan pak Prabowo merupakan persahabatan yang benar-benar mencitakan bagaimana Indonesia dibangun mendayagunakan seluruh gotong-royong nasional. Sehingga kita semakin berdaulat berdikari dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Hasto saat membuka pertemuan.

Hasto juga terkenang saat PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilu 2009. PDIP dan Gerindra saat itu mengusung pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

"Saya pribadi dengan kunjungan ini langsung bernostalgia pada tahun 2009 lalu pasangan Mega-Prabowo saat itu kita bekerja sama," ujar Hasto.

Lebih lanjut, ia bilang dari hubungan itu juga belajar sejarah pada Pemilu 2009. Yaitu, ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu. Pihak itu, kata Hasto, melakukan manipulasi DPT, menggunakan aparat, juga menjadikan elemen penyelenggara Pemilu sebagai pengurus partai.

"Kita belajar dari sejarah itu kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat ketika demokrasi menghalalkan segala cara dengan manipulasi DPT, demokrasi dengan menjadikan beberapa elemen KPU, sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi menggunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," kata Hasto.

Hasto mengatakan, sejarah itu menjadi evaluasi bersama PDIP dan Gerindra. Supaya demokrasi benar-benar dari rakyat untuk rakyat.

"Itu menjadi evaluasi bersama dari kedua partai. Sehingga kemudian dari situlah terbangun cita-cita bagaimana demokrasi yang sejati-sejatinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sehingga itu betul-betul dapat diperjuangkan bersama," pungkasnya.

Baca juga:
Sekjen PDIP Sebut Tunggu Momentum Tepat Bahas Koalisi dengan Gerindra
Sekjen Gerindra: Kesamaan Perjuangan dengan PDIP Harus Terus Dipelihara
Hasto Akui PDIP dan Gerindra Bahas Pemilu 2024 di Ruang Tertutup
Megawati Perintahkan PDIP 'Slowing Down' Bahas Amandemen UUD 1945
Megawati Siapkan Sanksi ke Kader PDIP Tanggapi soal Capres-Cawapres 2024
Sekjen Gerindra Harap Makin Intens Berkunjung ke DPP PDIP

(mdk/fik)