Banyak Kekacauan, PKS Nilai Pemilu 2019 Perlu Dievaluasi
Banyak Kekacauan, PKS Nilai Pemilu 2019 Perlu Dievaluasi. Tambahnya efektivitas penyelenggara pemilu amburadul. Fokus masyarakat juga hanya tertuju pada pilpres saja.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai perlu ada yang dievaluasi dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebab, dia menilai penyelenggaraan pemilu kali ini kurang matang.
"Ya memang perlu dievaluasi ya karena banyak sekali kekacauan pada pemilu kali ini. Perlu dievaluasi mana penyebab kekacauan-nya masalahnya apakah karena kebersamaannya atau persiapan KPU tidak matang," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
Hidayat menilai banyak masalah saat pencoblosan pada 17 April lalu. Serta banyak potensi kecurangan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Dalam waktu bersamaan Bawaslu menyampaikan ada 5.400 lebih KPPS melakukan mengarahkan pemilih calon tertentu. Ini saja sudah quick count itu sangat layak dipertanyakan. Basisnya 2000 sampling nya ternyata ada 2500 malah yang belum menyelenggarakan pencoblosan," ungkapnya.
Tambahnya efektivitas penyelenggara pemilu amburadul. Fokus masyarakat juga hanya tertuju pada pilpres saja.
"Tetapi yang jelas ketika kemudian dibarengkan memang fokusnya termasuk pada Pilpres berakibat pada anggota DPR DPD belum mendapatkan penilaian maksimal dari rakyat sehingga kita tidak tahu mungkin rakyat akan lebih banyak memilih partainya, dan tidak tahu mengetahui dari bagaimana hasil dari anggota DPR," ucapnya.