Baru susun panitia Munas, internal Golkar tegang lagi
Nurdin Halid ditolak jadi ketua SC Munas Golkar.
Rapat Harian DPP Partai Golkar pada Selasa (23/2) malam telah menghasilkan kesimpulan salah satunya mengusulkan Ketua Penyelenggara Munas dipimpin oleh Theo L Sambuaga, Ketua Steering Committee (SC) Nurdin Halid dan Ketua Organizing Committee (OC) Zaunudin Amali.
Susunan kepengurusan ini rupanya ditolak sejumlah pihak. Khususnya soal nama Nurdin Halid yang selama ini disebut sebagai calon ketum Golkar.
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia menilai, pimpinan panitia atau SC Munas seharusnya ditunjuk sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) pembidangan yang menangani urusan organisasi, bukan orang yang pernah menjadi SC.
"Sebaiknya pimpinan panitia ditunjuk sesuai tupoksi pembidangan yang menangani urusan organisasi," kata Doli dalam pesan singkatnya, Rabu (24/2).
Dia mencontohkan, Waketum Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar adalah orang tang tepat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara, Ketua SC, dan Ketua OC.
Menurut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia.
"Ada 31 Ketua Bidang dan Wakil Sekjen yang ada dalam DPP PG Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ujarnya.
Doli mengakui, sebagian besar peserta Rapat Harian DPP Partai Golkar keberatan atas usulan, Nurdin Halid sebagai Ketua SC. Menurut dia, semua keputusan Rapat Harian akan dibahas kembali dan diputuskan pada Rapat Pleno pada Rabu (24/2) sore termasuk terkait posisi SC.
"Panitia dibentuk oleh DPP untuk menyelesaikan persiapan teknis penyelenggaraan Munas dan bertanggung jawab kepada DPP," katanya.
Karena itu, dia menilai, perlu dipertegas dan dirinci mekanisme proses pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu dengan mengaktifkan Rapat Pleno yang akan menjadi tempat panitia melaporkan kerjanya, kemudian dikritisi, dan diputuskan sebagai keputusan organisasi/DPP.
Hal itu, menurut dia, akan mengurangi distorsi atau penyalahan kewenangan dari individu-individu atau kolektif panitia.
Baca juga:
Anggota MKD nilai laporan gratifikasi Ade Komarudin minim bukti
Rapat pleno akan sahkan susunan Munas Golkar
Bamsoet akui pesawat pribadi yang ditumpangi Ade Komarudin miliknya
Pantau money politic di Munas, Golkar bakal libatkan KPK & Polri
Agung Laksono: Calon ketum Golkar tidak tercela secara moral
Ketua DPR dilaporkan ke MKD, Agung sebut jangan saling menjatuhkan
Yorrys sebut Ade Komarudin terima gratifikasi saat naik jet pribadi
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.