Buka rekening sumbangan kampanye, tim bendahara Jokowi akui bidik taipan
Salah satu cara menggalang dana dengan menjual program dan keberhasilan Jokowi untuk meyakinkan para donatur. Pihaknya tidak malu-malu mengakui membidik sumbangan dari para taipan di Indonesia. Namun, dia tidak menyebut nama-nama taipan yang bakal didekati.
Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, telah meluncurkan nomor rekening untuk menampung dana kampanye. Tidak ada target dana kampanye yang dikumpulkan.
"Targetnya efisien mungkin. Kalau 2014 (Pilpres 2014) punya pengalaman Rp 300 miliar. Sebagian besar dana sumbangan, dana gotong royong masyarakat," ucap Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Wahyu Sakti Trenggono di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (16/10).
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
Meski pasangan Jokowi-Ma'ruf didukung sembilan partai politik, pihaknya tak akan membebani partai dengan kewajiban memberi sumbangan dana kampanye Pilpres. Sebab, partai juga memiliki kebutuhan lain untuk Pemilu 2019.
Salah satu cara menggalang dana dengan menjual program dan keberhasilan Jokowi untuk meyakinkan para donatur. Pihaknya tidak malu-malu mengakui membidik sumbangan dari para taipan di Indonesia. Namun, dia tidak menyebut nama-nama taipan yang bakal didekati.
"Kita akan jual program Pak Jokowi. Terutama para taipan. Mereka kan bekerja di sini dengan kebijakan yang sudah beliau lakukan kan akan mempermudah. Contoh, soal infrastruktur. Itu kan bukan hanya soal pembangunan tapi juga ada implikasi secara tidak langsung. Mempermudah akses masyarakat, investor juga akan lebih tertarik. Dengan program itu mereka akan berpartisipasi," ungkap Wahyu.
Dia menuturkan, dana awal yang dilaporkan ke KPU berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan pihak internal Jokowi-Ma'ruf. "Ada juga dari partai, seperti PDIP sebagai pemegang saham terbesar," tuturnya.
Tim bendahara TKN melibatkan beberapa pengusaha untuk menggalang dana. Semisal Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani, Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir.
"Kita akan manfaatkan. Misal, kita bikin malam dana, kita minta Roslan bantu undang teman-teman pengusaha," kata Wahyu.
Dia memastikan tidak ada dana dari pihak asing yang masuk. Tim bendahara akan melakukan pengecekan pihak-pihak yang memberikan sumbangan pendanaan.
"Yang diatasnamakan pihak Indonesia siapa misalnya, perorangan, kalau perorangan ada batasan Rp 2,5 miliar. Tapi yang bersangkutan akan kita cek. Rekam jejaknya, bagus atau enggak. Kalau enggak kita serahkan ke negara. Tim kita cukup ketat," ucapnya.
Tak ada timbal balik
Wakil Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf, Rerie Lestari Moerdijat menambahkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak bank untuk membantu menelusuri jika ada sumbangan dana kampanye dari pihak yang tidak jelas.
Dia mencontohkan saat Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menyerahkan dana kampanye Rp 6 miliar ke negara. Alasannya tak jelas asal-usulnya. Kebijakan itu akan kembali diterapkan pada Pilpres 2019.
"Total 6 miliar dikembalikan ke kas negara. Kan enggak boleh (dikembalikan ke pengirimnya). Harus dikembalikan ke kas negara sesuai aturannya," ungkap Rerie.
Rerie menekankan pada para donatur bahwa sumbangan atau donasi tidak boleh diikuti dengan kepentingan lain. Sebab, TKN Jokowi-Ma'ruf tidak menjanjikan timbal balik kepada para donatur.
"Buat semua yang memberikan donasi, tidak ada dalam artian keharusan diberikan komitmen dari tim (timbal balik), tidak ada seperti itu. Makanya dibuka ke publik seperti ini."
Meski begitu dia meyakini para donatur yang menyumbang pada Jokowi tidak meminta imbalan. Itu dirasakan sejak 2014.
"Tidak ada tuh, tidak ada. Apalagi beliau (tunjuk gambar Pak Jokowi). Kan bisa dilihat. Hari ini bisa dilihat, yang punya kasus besar, kena kasus. Yang dianggap dulu punya hubungan, kena kasus saja. Nyatanya (Jokowi) bersih, transparan," katanya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Timses Jokowi-Ma'ruf umumkan nomor rekening untuk bantuan dana kampanye
Karding sebut anggota TKN terlibat kasus korupsi langsung dikeluarkan
Negara disebut ugal-ugalan, Djarot sindir Prabowo tak pernah ada di pemerintahan
Kalimat paling seru debat Rocky Gerung vs Adian Napitupulu
Timses Jokowi: Kampanye negatif tak dilarang UU, tapi penurunan kualitas demokrasi