Curhat Kaesang Usai PSI Gagal ke Parlemen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan tidak lolos atau masuk ke Parlemen, Senayan, Jakarta pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Diketahui, PSI hanya meraih 4.260.169 suara atau 2,81 persen.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan, dengan tidak lolosnya partai yang dipimpin itu.

Pihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.

"Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya, supaya kami bisa menjadi partai yang jago, lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa, apa namanya, bisa lebih baik dari hari ini," kata Kaesang kepada wartawan di DPP PSI, Jakarta, Kamis (21/3).

Dengan tidak lolos pada Pemilu 2024, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengaku, akan fokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada November 2024.

"Setelah ini kami akan fokus untuk memenangkan Pilkada yang mungkin kalau kita bisa lihat, kalau kursinya banyak itu ada di NTT kita ada 6 kursi di provinsi. Jakarta tentunya kita ada 8, di Solo, Semarang kita punya 5 kursi kalau enggak salah, terus mana tadi, Surabaya kita juga ada 5,"

 ujarnya.

"Bandung, Madiun terus Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Ende. Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT itu akan mungkin kami akan proses untuk Pilkada nanti," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni meski tidak lolos ke Parlemen, Senayan, Jakarta. Akan tetapi, suara PSI setelah dipimpin Kaesang menjadi mengalami peningkatan.

"Betul PSI tidak lolos Parlemen, tapi ada kenaikan suara yang signifikan. Dalam waktu 120 hari, PSI sudah menjadi 4.260.169 pemilih. Dari awal 1,8 persen jadi 2,8 persen," ujar Raja Juli.

"Jadi sama sekali bagi kami ini modal baik. Tadi boleh dikatakan DPRD mengalami lonjakan luar biasa. Sekarang ada 16 Kabupaten/Kota yang kami punya fraksi sendiri, menentukan sikap seperti kami di Jakarta pada periode lalu," sambungnya.

Selain itu, terkait dengan Pemilu 2024, Wamen ATR/BPN ini mengaku, ada banyak 11,4 persen suara rakyat yang hangus.

"Kalau tidak ada PT seperti yang sudah direvisi MK, saya dapat data bahwa dengan peraturan PT ada 11,4 persen suada rakyat hangus. Persisnya 17.304.303 suara yang tidak dapat direpresentasikan di DPR. Tentu aturan PT, seperti diamanatkan MK, 2029 ditiadakan," pungkasnya.