Deddy Mizwar dan Lukas Enembe terancam sanksi berat dari Demokrat
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terancam sanksi yang berat. Sebab, mereka tak patuh pada keputusan partai untuk mendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terancam sanksi yang berat. Sebab, mereka tak patuh pada keputusan partai untuk mendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019.
"Ya tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Syarief menjelaskan, banyak macam sanksi yang bisa diberikan. Semua, kata dia, tergantung tingkat kesalahan kader tersebut.
"Ya macam macam. Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat. (Mendukung pihak lawan) Kalau menurut saya berat," ungkapnya.
Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat juga dikabarkan akan memanggil para kader yang tak mengikuti keputusan partai. Menurut Syarief, pemanggilan kader itu adalah tugas dari Dewan Kehormatan.
"Yang jelas itu memang tugas Wanhor. Sebagai pembinaan terhadap kader Partai Demokrat yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, itu memang tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi," ujarnya.
Syarief mengaku tidak mengetahui persis kapan para kader yang mengalihkan dukungannya dari keputusan partai dan memilih mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Namun dia yakin aturan dan tugas di Wanhor akan bergerak sebagaimana mestinya.
"Saya kebetulan tidak di Wanhor. Saya pikir akan berjalan sesuai sistem yang berlaku," ungkapnya.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini setiap kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharuskan loyal pada setiap keputusan partai. "Memang di Partai Demokrat itu diwajibkan setiap kader harus loyal kepada partai apapun yang diputuskan pimpinan. Memang fatsunnya demikian," tuturnya.
"Saat ini kami pastikan itu akan solid karena kita kan memberikan alasan yang cukup rasional mengapa memilih Prabowo," ucapnya.
Diketahui beberapa kader Demokrat membelot dukungan ke pasangan Jokowi-Ma'ruf. Di antaranya Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Deddy Mizwar. Deddy bahkan di daulat sebagai juru bicara kampanye bagi Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga:
Demokrat sebut timses Prabowo-Sandi siap diumumkan, jumlahnya 120 orang
PDIP sindir Roy Suryo: Asian Games sukses bonus untuk Pemerintahan Jokowi
Awas, inilah hoaks-hoaks yang muncul jelang Pilpres 2019
Demokrat: Bukan kampanye, Sandi bicara peluang generasi muda majukan Indonesia
Jika diundang ke HUT Demokrat, Deddy Mizwar akan jelaskan gabung timses Jokowi
PDIP: Kami tidak pernah membajak kader partai lain