Dedi Mulyadi ingin DPD Golkar punya wewenang tentukan calon Pilkada
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak hanya mengganti ketua umum, namun juga mencetuskan sistem otonomisasi kepartaian. Sehingga DPD diberi ruang untuk memilih calon saat pemilihan di daerahnya sendiri.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tak hanya mengganti ketua umum, namun juga mencetuskan sistem otonomisasi kepartaian. Sehingga DPD diberi ruang untuk memilih calon saat pemilihan di daerahnya sendiri.
"Munaslub ini harus mempelopori otonomisasi kepartaian ada pendelegasian DPP kepada daerah-daerah untuk menentukan calon anggota legislatifnya, calon bupati kotanya sendiri. Yang dilakukan DPP membuat panduan siapa saja yang memenuhi syarat calon bupati calon wali kota," ujar dia di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/12).
-
Apa yang didiskusikan Dedi Mulyadi dan pengurus Golkar di pertemuan tersebut? Kita tadi sudah berdiskusi banyak. Intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan pertemuan Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar berlangsung? Hal tersebut dipastikan usai pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan utusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yakni Singgih Januratmoko dan sejumlah petinggi Golkar Jabar di Kota Bandung pada Jumat (2/8) malam.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Ketika disinggung apakah itu menyangkut soal keputusan Golkar meminang Ridwan Kamil di Jawa Barat, Dedi menampik hal tersebut. Ia mengaku hanya menaruh perubahan kepada Airlangga.
"Itu harapan saya untuk Pak Airlangga, di mana delegasi kewenangan DPP untuk membuat misalnya lembaga survei tidak usah lagi untuk menentukan penerapan misalnya konflik ada perebutan baru DPP turun," ucap dia.
Dedi sendiri enggan berkomentar soal Pilkada Jawa Barat. Ia legowo tak mendapat rekomendasi pencalonan calon gubernur. Fokusnya saat ini hanya penyelenggaraan Munaslub.
"Saya tidak lagi memikirkan Pilkada Jabar tapi memikirkan Munaslub karena ini sangat diharapkan bangsa Indonesia," terangnya.
Terkait surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti, Dedi menyarankan harusnya setelah Munaslub, ketua DPR ditunjuk.
Dia melihat momentum Munaslub ini sangat tepat sebagai pembenahan partai. Ia juga menginginkan ketua DPR tidak dipilih secara sepihak. Melainkan melalui uji kelayakan dan kepatutan di internal partai.
"Sebaiknya ketua DPR itu ditentukan nanti setelah Munaslub dan kemudian pada waktu penentuan ketua DPR nanti Golkar bisa menggunakan momentum ini untuk melakukan pembenahan diri," ujar.
"Misalnya begini ketua DPR diusung banyak nama, kemudian dia membuat fit and proper test di internal partai," sambungnya.
Ketua DPR, menurut Dedi harus menjadi perwakilan rakyat bukan partai. Maka setelah lewat uji kelayakan, calon ketua DPR itu harus dinilai publik melalui debat terbuka misalnya.
"Membuat debat terbuka di tengah masyarakat pada seluruh live di televisi Indonesia karena apa, ketua DPR bukan hanya representasi partai tapi merepresentasikan publik karena dia mewakili rakyat indonesia sehingga integritasnya diuji ke masyrakat," imbuh dia.
(mdk/cob)