Demokrat: Jokowi jangan takut diinterpelasi, ini hanya alarm
"Presiden Jokowi tak perlu takut dengan penggunaan hak interpelasi, karena ini hak normatif," ujar Benny.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman mendukung interpelasi DPR kepada Presiden Jokowi terkait kenaikkan harga BBM subsidi. Menurut dia, Jokowi tak perlu takut dengan interpelasi tersebut.
Benny menjelaskan, interpelasi adalah hak anggota dewan yang melekat. Dia menilai, tak ada yang perlu ditakutkan oleh Jokowi.
"Secara pribadi (mendukung) hak interpelasi, hak tanya adalah hak normatif, Presiden Jokowi tak perlu takut dengan penggunaan hak interpelasi, karena ini hak normatif," ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).
Benny menyatakan jika Jokowi harus menjadikan interpelasi ini sebagai peringatan yang baik. Agar kedepan, kata dia, Jokowi tak sewenang-wenang mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi ke DPR.
"Presiden Jokowi harus lihat interpelasi sebagai sebuah alarm bagi dia supaya tidak melakukan mengambil langkah yang melanggar konstitusi, sumpahnya dan melanggar penyelengaraan pemerintahan berbasiskan good coorporate governance," tegas Benny.
Benny mengaku belum baca betul soal interpelasi yang diajukan fraksi Koalisi Merah Putih di DPR. Karena itu, dia belum bisa tanda tangan untuk mendukung interpelasi.
"Saya belum baca. Tapi dasar hukumnya jelas, hak bertanya, masa enggak boleh tanya. Aku sendiri enggak tahu kenapa Jokowi naikkan BBM, rakyatku juga enggak tahu, jangan lupa aku ini anggota DPR (dipilih rakyat)," pungkasnya.
Diketahui, Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS sepakat bakal melakukan interpelasi kepada Jokowi. Sementara sikap resmi Demokrat ingin meminta penjelasan dahulu kepada Jokowi melalui hak tanya anggota DPR sebelum dukung interpelasi.
Baca juga:
Fadli Zon ancam panggil paksa menteri-menteri Jokowi
Aziz Syamsuddin minta Jokowi tak usah risau hadapi interpelasi
PDIP protes KMP berani-berani panggil menteri Jokowi ke DPR
Jawaban enteng pemerintah saat DPR ancam ajukan interpelasi BBM
Mensesneg tegaskan tak ada persiapan hadapi interpelasi DPR
Jokowi: BBM naik puluhan kali, apa dulu pernah interpelasi?
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.