Demokrat sebut nasib KPK sepenuhnya ada di tangan Jokowi

Benny menyebut apapun yang terjadi dengan KPK sudah diatur dalam UU. Jokowi tinggal menentukan sikap.

Seluruh pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Komisi III DPR pun menyerahkan sepenuhnya jalan keluar ini kepada Presiden Jokowi jika nanti seluruh pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh Bareskrim.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyatakan bahwa segala langkah antisipatif mengamankan KPK bila seluruh pimpinannya terjerat hukum berada di tangan Presiden sepenuhnya. Hal ini merujuk dari UU KPK yang telah mengatur kewenangan Presiden untuk menyelamatkan KPK di kala kegentingan sedang terjadi.

"Itu sudah diantisipasi oleh UU. Antisipasinya itu Presiden punya kewenangan. Tinggal Presiden menggunakan kewenangan itu," kata Benny di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan, Presiden memegang wewenang penuh apakah akan menerbitkan Perppu atau mengambil cara lain dalam usahanya menyelamatkan KPK pada situasi darurat. Terkait wacana percepatan seleksi calon komisioner KPK yang semula dijadwalkan Desember 2015, Benny juga menyebut hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

"Terserah dia. Sepenuhnya kewenangan dia. Kalau menurut saya, semua itu sudah diantisipasi oleh UU itu. Tinggal dijalankan," ucapnya.

Politikus Demokrat itu secara tersirat menyayangkan adanya upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Dia pun menilai, ada kejanggalan di balik kasus yang menjerat dua komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Pasalnya, saat fit and proper test calon pimpinan KPK pada 2010 lalu, kasus hukum yang menjerat keduanya sama sekali tidak ditemukan.

"Nggak tahu, baru dibuka sekarang toh. Nggak tahu, mungkin dulu (ketika fit and proper test 2010) belum ketemu. Ya, setiap orang kalau dicari-cari ya pasti ada dosanya kan," terangnya.

Diketahui, Bareskrim Polri sudah menetapkan tersangkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang ditetapkan sebagai tersangkan dengan sangkaan mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 2010 lalu.

Tak cuma Bambang, pimpinan KPK lain juga dipersoalkan. Adnan Pandu Praja dilaporkan ke polisi karena dituduh merampas saham dan modal sebuah perusahaan di Kalimantan Timur. Sementara Zulkarnain disebut-sebut menerima sogok miliaran saat masih menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sedangkan Abraham Samad dilaporkan ke polisi lantaran diduga menyalahgunakan jabatan buat kepentingan politik. Sebelumnya, Samad dihantam dengan rekayasa foto mesra dengan Putri Indonesia 2014 dan dituduh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pernah melakukan lobi-lobi politik.

Baca juga:
Tim independen diminta ungkap kabar 'perang bintang' di tubuh Polri
Ketika Bambang Widjojanto latihan menggambar di Komnas HAM
Jimly sebut Jokowi bisa saja tak jalankan rekomendasi tim independen
Komnas HAM: Ada pelanggaran HAM saat penangkapan Bambang Widjojanto
Komnas HAM juga selidiki dugaan teror yang diterima pimpinan KPK
Syafii Maarif: Pokoknya kita ingin KPK dan Polri kembali akur
Belum ada SK, Syafii Maarif belum mau disebut ketua tim independen