Pimpinan KPK 'Curhat' Sulit Bertemu Jokowi, Istana Jelaskan Alasannya
Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Istana merespons soal pimpinan KPK yang disebut sulit untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPK berjalan dengan baik.
"Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK" kata Ari kepada wartawan, Senin (16/9).
Ari menegaskan, Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
"Prinsipnya, bapak residen terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK. Tapi, Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen," tuturnya.
Atas hal itu, Ari menerangkan, Jokowi tidak ingin pertemuan dengan KPK malah dipersepsikan sebagai intervensi.
"Jangan sampai pertemuan-pertemua antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," pungkas Ari.
KPK Curhat Sulit Bertemu Jokowi
Untuk diketahui, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran pihaknya sangat sulit untuk berkoordinasi dan bertemu. Dia pun berkelakar bahwa organisasi kemasyarakatan (Ormas) lebih mudah bertemu dengan Jokowi.
"Penting sangat karena koordinasi dengan pemerintah. saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK," kata Nawawi di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9).
Nawawi mengaku beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Namun, hanya satu kali saja dipenuhi karena berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Hakordia.
"Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan korupsi, ketika pergantian pimpinan," ujarnya.
