Demokrat Sebut Publik Berhak Tahu Jadi atau Tidaknya Reshuffle Dilakukan Jokowi
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari kegaduhan publik. Dan juga jajaran kabinet butuh kepastian dari pemimpin tertingginya sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menilai bahwa kinerja menteri dan kepala lembaga berkembang luar biasa setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam reshuffle. Dengan itu, Pratikno mengatakan bahwa isu perombakan kabinet sudah tak lagi relevan.
Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan ikut merespons hal tersebut. Dia bilang, Jokowi perlu menyampaikan ke publik bila reshuffle tak jadi dilakukan.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
"Jika reshuffle memang tidak jadi dilakukan, tentu itu juga menjadi hak presiden. Namun, karena isu ini sudah bergulir ke publik, sebaiknya Presiden lah yang kembali menyampaikannya ke publik jika memang tidak ada reshuffle dalam waktu dekat," kata Ossy lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Selasa (7/7).
Tujuannya, kata dia, untuk menghindari kegaduhan publik. Dan juga jajaran kabinet butuh kepastian dari pemimpin tertingginya sebagai pemegang hak prerogatif penyusunan kabinet.
"Bukan sekedar pernyataan atau klarifikasi dari Mensesneg," ucapnya.
Menurut Ossy, reshuffle kabinet merupakan hak dari Presiden. Tetapi, isu perombakan kabinet dimunculkan ke publik oleh Presiden Jokowi sendiri. "Sehingga wajar jika kemudian publik menilai akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat," ujarnya.
Apapun keputusannya, kata Ossy, Demokrat menyerahkan penilaian menteri kepada Presiden. Jika kabinet bekerja baik tentu kepala negara akan dianggap berhasil.
"Namun jika kabinet gagal, maka Presiden juga yang akan dianggap gagal," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menilai bahwa kinerja menteri dan kepala lembaga sudah bagus setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan mengancam reshuffle. Dia bilang, ada kemajuan yang luar bisa dalam waktu singkat.
"Dalam waktu yang relatif singkat kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga," kata Pratikno saat jumpa pers, Senin (6/7).
Dia menuturkan, kemajuan yang luar biasa itu bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat dan program-program yang berjalan. Artinya teguran keras Jokowi punya arti yang signifikan.
"Teguran keras tersebut dilaksanakan cepat oleh kabinet," ucapnya.
Sehingga, kata Pratikno, bila kinerja para pembantu presiden sudah bagus tidak perlu ada perombakan kabinet. Serta, isu reshuffle sudah tidak relevan lagi.
"Jadi ini progres yang bagus, jadi kalo progresnya bagus ngapain di reshuffle.
Jadi dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus," ucapnya.
"Sekarang ini sudah bagus semoga bagus terus, tentu kalau bagus gak ada isu, gak relevan lagi reshuffle. Jadi jangan ribut lagi reshuffle," pungkasnya.
Baca juga:
PDIP Dukung Presiden Jokowi Evaluasi Menteri yang Lamban Hadapi Covid-19
Mensesneg Sebut Kinerja Menteri Alami Kemajuan Usai Jokowi Marah
Konflik Partai di Balik Wacana Reshuffle
Reshuffle Sebentar Lagi?
Peneliti LIPI Nilai Jokowi Tak Perlu Sungkan Bongkar Kabinet