Demokrat tuding Vicky Lumentut pindah NasDem karena bermasalah di Kejagung
Hinca bercerita, dua hari yang lalu, sebelum terjadinya peristiwa ini, Demokrat telah mendengar adanya permasalahan hukum yang terkait dengan Vicky. Demokrat mendapatkan informasi bahwa Vicky mendapatkan panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada 24 Agustus lalu.
Secara mengejutkan, Wali Kota Manado, Vicky Lumentut memakai jaket NasDem. Rupanya, diam-diam ketua DPD Demokrat Manado itu memutuskan pindah ke Partai NasDem.
Hal tersebut pun membuat Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan terheran-heran. Sebab, dia baru saja bertemu Vicky dalam rapat konsolidasi Demokrat bersama ketua DPD seluruh Indonesia pada 17 September 2018 lalu.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kenapa PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Dengan perolehan suara yang signifikan, PDIP memperoleh kekuatan politik yang kuat dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
"Sampai kemudian pada tanggal 27 September Vicky Lumentut berada di kantor DPP NasDem dan hampir dipastikan masuk ke NasDem," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (28/9).
Hinca bercerita, dua hari yang lalu, sebelum terjadinya peristiwa ini, Demokrat telah mendengar adanya permasalahan hukum yang terkait dengan Vicky. Demokrat mendapatkan informasi bahwa Vicky mendapatkan panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada 24 Agustus lalu.
Kemudian, lanjut Hinca, Vicky kembali mendapatkan panggilan kedua dari Kejaksaan Agung tanggal 24 September dan diagendakan akan diperiksa kembali pada 2Oktober sebagai saksi.
Vicky terlibat dalam tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Hinca telah berusaha berkomunikasi dengan Vicky untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi sama sekali tidak berhasil.
"Dengan penjelasan di atas, maka patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke NasDem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya," tambah Hinca.
"Dari kronologi tersebut patut diduga pula, Vicky sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," tambah Hinca.
Hinca pun menegaskan, pihaknya telah memutuskan untuk memberhentikan Vicky secara tidak hormat. Selanjutnya, kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara diambil alih oleh DPP Partai Demokrat.
"Maka sesuai aturan partai, DPP Partai Demokrat memberhentikan Vicky secara tidak hormat," tutup dia.
Sementara itu, Wasekjen Demokrat Andi Arief juga menyinggung politisasi Kejaksaan Agung oleh Partai NasDem. Dia menuding, Kejaksaan telah dipolitisasi oleh NasDem melalui mantan kadernya M Prasetyo.
"Jokowi ini tahu apa pura-pura gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD NasDem provinsi kejaksaan?" tulis Andi dalam Twitternya.
Andi pun menyuarakan gerakan #2018GantiPresiden dan pemilu dipercepat. Karena pemerintah dianggap gagal menegakkan hukum.
"Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?" tambah dia.
Baca juga:
Demokrat anggap lumrah Ical tak masuk struktur tim kampanye Jokowi-Ma'ruf
Demokrat sebut SBY sering dicurhati rakyat soal tingginya harga bahan pokok
Prediksi elektabilitas partai dan paling solid dukung capres
Kasihan pada SBY, DPR desak KPK tuntaskan kasus Bank Century
Deddy Mizwar sebut SBY sudah ambil keputusan soal nasibnya di partai
PPP duga SBY walk out bukan karena atribut partai, tapi protokoler tak layak
Demokrat nilai caleg Golkar dukung Prabowo karena waras dan rasional