Di uji kelayakan, DPR bakal cecar Sutiyoso soal Kudatuli

"Semua kasus akan ditanyakan karena masukan dari masyarakat juga ada," kata Tantowi.

Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya mengatakan keterlibatan Letjen (Purn) Sutiyoso dalam operasi Seroja dan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) akan menjadi bahan pertanyaan sidang fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada pekan depan. Bahkan operasi Seroja dan Peristiwa 27 Juli 1996 akan menjadi pertimbangan Komisi I apakah akan meloloskan Sutiyoso sebagai Kepala BIN atau tidak.

"Masukan masyarakat nanti akan kami buka semua di sidang fit and proper test. Kalau tidak berhalangan minggu depan dimulai," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).

Dia juga menegaskan semua kasus yang melibatkan Letjen (Purn) Sutiyoso akan diungkapkan seluruh anggota Komisi I. Sebab, anggota Komisi I mempunyai pertanyaan atau pemikiran yang berbeda.

"Semua kasus akan ditanyakan karena masukan dari masyarakat juga ada," kata dia.

Dia juga menambahkan bahwa surat pembahasan calon Kepala BIN belum diserahkan kepada Badan Musyawarah DPR. Surat yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo tersebut masih dibahas oleh pimpinan DPR.

Sebelumnya, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar kecewa dengan pilihan Presiden Joko Widodo yang mengusung Sutiyoso sebagai calon tunggal kepala BIN. Menurutnya, Sutiyoso banyak terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Salah satu bentuk pelanggaran HAM Sutiyoso, jelas Haris, adalah penyerangan kantor DPP PDI (sebelum benama PDIP) 27 Juli 1996 lalu. Haris menyebut jenderal bintang tiga tersebut sebagai aktor di balik penyerangan. Saat terjadi penyerangan, Sutiyoso merupakan Panglima Kodam Jaya.

Selain itu, Sutiyoso disebut terlibat pelanggaran HAM di Timor Timur saat dirinya tergabung dalam Operasi Seroja. Operasi tersebut terjadi pada tahun 1975 lalu.