Doli sebut jika Golkar tak Munaslub bakal dianggap tolerir kader korupsi

Doli sebut jika Golkar tak Munaslub bakal dianggap tolerir kader korupsi. Jika Munaslub tidak digelar pada bulan Desember, Doli menyebut Golkar akan kehilangan momentum perubahan dan keluar dari krisis yang terjadi.

Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno membahas musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) paling lambat Senin (4/12). Doli mendorong agar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari kursi ketua umum Partai Golkar digelar pertengahan Desember.

Jika Munaslub tidak digelar pada bulan Desember, Doli menyebut Golkar akan kehilangan momentum perubahan dan keluar dari krisis yang terjadi.

"Saya sering mengatakan perubahan yang kita dorong kita inginkan sudah masuk masa injury time masuk pada pertengahan Desember. Kalau tidak Desember Golkar akan kehilangan momentum melakukan perubahan," kata Doli dalam diskusi publik bertajuk "Munaslub : Golkar Masa Depan, Harapan dan Tantangan" di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Jumat (1/12).

Menurutnya, tidak ada lagi alasan bagi DPP Partai Golkar menunda Munaslub. Sebab, syarat menuju Munaslub yakni harus mendapat dukungan 2/3 dari 34 DPD I telah terpenuhi.

Ditambah, pengurus DPD-DPD I bersama Airlangga Hartarto, calon ketum Golkar telah menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas munaslub itu. Jokowi dan JK disebut telah mendukung Golkar menggelar Munaslub.

"Apa yang sudah terjadi hari ini sudah ada dukungan 2/3 dari DPD provinsi yang kemudian secara politis menjadi gemanya luar biasa DPD-DPD itu bertemu Pak Jokowi dan Pak JK. Munaslub tidak bisa dihindari lagi," tegas Doli.

Dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada (21/11) lalu, diputuskan pembahasan soal posisi Setnov dan munaslub menunggu hasil putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Doli menyebut DPP tidak bisa lagi menunggu putusan praperadilan Setnov.

Doli berujar, apabila Golkar menunda Munaslub justru akan mendapat opini buruk dari masyarakat. Masyarakat akan menganggap Golkar mentolerir kader melakukan korupsi.

"Golkar mendapat hukuman. Hukumannya apa? Dianggap tersandera dalam isu korupsi yang begitu akut. Golkar sudah diidentikkan kekuatan partai politik permisif dan ofensif terhadap korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, Politikus senior Partai Golkar Fadel Muhammad memastikan partai Pohon Beringin ini akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih pengganti Ketua Umumnya, Setya Novanto. Fadel mengatakan Munaslub itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2017 mendatang.

"Mungkin 16-17 Desember," kata Fadel di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Menurutnya, Munaslub itu sudah hampir pasti dilaksanakan. Calon yang akan diajukan, kata Fadel, juga masih sama dengan yang dibahas dalam rapat pleno tanggal 21 November lalu.