Fadjroel Rachman, dari isu cagub Kalsel, dubes sampai komisaris BUMN

Fadjroel sempat diledek Fahri Hamzah menjadi satu-satunya pendukung Jokowi yang belum dapat jabatan.

Mantan aktivis dan pengamat politik Fadjroel Rachman ditunjuk sebagai komisaris utama PT Adhi Karya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pada Pilpres 2014 lalu, Fadjroel merupakan pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Fadjroel diketahui kerap terlibat perselisihan dengan Pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di media sosial. Ketiga orang ini saling sindir dan mengungkap sisi negatif masing-masing.

Fahri Hamzah misalnya, pernah menyebut jika Fadjroel merupakan calon gubernur Kalimantan Selatan. Namun sayang, hal itu tidak mendapat persetujuan parpol, sehingga Fadjroel tak jadi diusung dalam pilkada serentak 9 Desember nanti.

"PKS dan Gerindra dukung dia saja, kasihan tuh Pak cagub," tulis Fahri di Twitternya Juni 2015 lalu.

Tidak hanya itu sindiran yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah kepada Fadjroel. Fahri juga menilai Fadjroel satu-satunya pendukung Jokowi di pilpres yang belum mendapatkan jabatan. Melalui akun Twitternya, Fahri pun meminta Jokowi mencalonkan Fadjroel jadi dubes saja.

"Lebih dari orang lain, saya ingin sekali om FadjroeL segera dapat jabatan, bagaimana Pak Jokowi? Atau jadi dubes pak? Mohon Pak Jokowi usulkan nanti kami dukung Fadjroel," tulis Fahri Juli lalu.

Fahri mempertanyakan, saat anggota tim sukses Jokowi di pemilihan presiden sudah mendapatkan posisi, kenapa Fadjroel belum juga mendapatkan jabatan. Sebagai teman, Fahri mengaku prihatin.

"Saya sebagai sahabat prihatin, kenapa beliau diabaikan? Halo Pak Jokowi," sindirnya lagi.

Akhirnya pada bulan September, Fadroel ditunjuk sebagai komisaris utama di PT Adhi Karya, salah satu perusahaan BUMN terbesar di bidang konstruksi. Namun penunjukan ini pun mendapatkan kritik dari Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Sekali lagi untuk masalah Fadjroel itu adalah kewenangan pemerintah BUMN. Tapi Menteri BUMN suka menempatkan jabatan yang tak sesuai dengan tata kelola perusahaannya," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kesempatan itu, Agus mengungkapkan, permasalahan sistem perekrutan komisaris di BUMN yang dilakukan Rini Soemarno. Salah satunya penunjukan Ketua Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada pihak yang ahli di bidang keuangan.

"Pemilihan orang Bulog masak dari pihak BRI, jadi bermasalah. Karena BRI mengurusi soal keuangan, bukan logistik. Yang terjadi rekam jejaknya tidak sesuai," jelasnya.

Politikus Demokrat ini pun mengkritik keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno yang merombak jajaran direksi BUMN. Menurut dia, hal ini berdampak pada kinerja perusahaan BUMN.

"BUMN kalau mengganti komisaris keseluruhannya, bagaimana yang baru bisa melaksanakan tugasnya, hal ini terus terulang," ujarnya.

Menurutnya, apabila pemerintah pusat terus melakukan perombakan direksi di setiap pemerintahan baru akan merugikan negara. Apalagi menempatkan orang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

"Nanti Komisi VI DPR akan bahas lagi secara detil. Sampai sekarang pergantian direksi komisaris kurang memenuhi rekam jejaknya nggak sesuai dengan pengalamannya. Justru merugikan negara," pungkasnya.