Fahri Hamzah bantah anggaran Rp 601 miliar hanya untuk perencanaan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah membantah anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah membantah anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan untuk memakai jasa konsultan perencanaan dua proyek itu tidak mencapai angka Rp 600 miliar.

"Ndak bener itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibuat Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu, konsultan paling Rp 30 miliar," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10).

Fahri menjelaskan, jumlah anggaran sebesar Rp 601 miliar itu sudah mencakup keseluruhan proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Anggaran pembangunan proyek penataan kawasan parlemen tersebut itu bersifat multiyears dan hanya untuk tahun pertama.

"Termasuk semua. Ndak, salah itu yang ngomong," ujarnya.

Selain itu, kata dia, DPR akan memakai jasa konsultan untuk membuat konsep dan desain penataan kawasan parlemen. Fahri menuturkan, proyek penataan kawasan parlemen tidak hanya berisi gedung dan alun-alun demokrasi tetapi juga museum dan perpustakaan.

Hal ini, kata Fahri, karena komplek parlemen akan dijadikan kawasan ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat.

"Jadi nanti ada tamu yg dari sini itu enggak perlu diperiksa. Karena apa? Karena ini kan kawasan publik. Kalau masuk tempat pejabat, di tempat rapat-rapat politik, sama kayak kita masuk ke istana ya tentu harus ada pengawasan, harus ada pengamanan. Di parlemen di seluruh dunia juga begitu. Itu adalah kawasan politik," tukasnya.

Berbeda dengan Fahri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi. Nantinya, konsultan perencanaan akan menentukan desain dan nominal maksimal dari proyek penataan kawasan secara keseluruhan.

Jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp 601 miliar. Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.

Total alokasi anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp 601 miliar itu masuk ke dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp 5,7 triliun pada rapat paripurna (25/10) kemarin.

"Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan daripada gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya," kata Agus.

Terpisah, Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan anggaran Rp 601 miliar itu hanya untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi proyek penataan kawasan parlemen.

"Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," tuturnya.

Namun, Damayanti mengklaim alokasi anggaran Rp 601 miliar masih berupa pagu tertinggi sehingga tidak akan habis digunakan.

"Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp 601 miliar pagunya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," tukas Damayanti.

Baca juga:
Pimpinan DPR klaim pemerintah setuju pembangunan gedung baru
Anggaran pembangunan gedung baru DPR masuk APBN 2018
DPR alokasikan Rp 601 M hanya untuk konsultan perencana pembangunan gedung baru
DPR serahkan pembangunan gedung baru ke KemenPUPR
Fadli Zon sebut gedung baru DPR lebih penting daripada RI repot jadi tuan rumah IMF