Fahri Hamzah melunak soal dana aspirasi, terserah pemerintah saja
Fahri Hamzah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah soal nominal dana aspirasi yang akan diberikan ke anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akhirnya melunak dan menyerahkan sepenuhnya wewenang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi kepada pemerintah. Fahri mengatakan, DPR saat ini hanya sebatas sebagai pengumpul proposal dan mengakui tak berhak mendorong pemerintah untuk menyetujui dana aspirasi.
"Sekarang jatuh kepada mekanisme eksekutif. Jadi sudah jatuh ke mekanisme eksekutif. Kami hanya berupa menyampaikan usulan masyarakat saja,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).
Fahri mengatakan, DPR tak lagi mempermasalahkan besaran anggaran untuk UP2DP yang awalnya sebesar Rp 11,2 triliun. Sehingga, besaran dana aspirasi akan diserahkan ke pemerintah. Selain itu, dia menyebut besaran dana aspirasi bisa diusulkan oleh masyarakat.
"Mekanismenya masyarakat bawa usulan berupa proposal beserta lampirannya dan bersifat definitif. Nanti kami serahkan ke pemerintah. Basisnya itu kan perencanaan pemerintah sendiri misalnya berapa jembatan yang mau dibangun atau diperbaiki. Itu sudah jatuh ke mekanisme pemerintah, DPT sifatnya tinggal menunggu saja apakah proposal itu ada porsinya dalam APBN 2016 atau tidak," tuturnya.
Wasekjen PKS ini juga mengaku selama ini proposal usulan pembangunan dari dapil selalu menumpuk di meja anggota DPR dan tak pernah dieksekusi. Fahri berharap dengan adanya UP2DP ini, pembangunan bisa berjalan karena bisa menjadi alternatif pembangunan tanpa melewati pemerintah daerah yang birokrasinya panjang.
"Selama ini proposal dan usulan numpuk di meja anggota dewan, kami hanya pengumpul proposal, sekarang kalau sudah diketahui masyarakat maka akan banyak lagi yang datang. Sekali lagi kami cuma penampung setelah tertampung kita kasih ke pemerintah dan terserah pemerintah ini mau dikasih berapa, tidak ada masalah berapa pun kita sudah sampaikan usulan," pungkasnya.
Sebelumnya, Fahri menilai tak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak dana aspirasi karena sudah tercantum dalam UU MD3. Menurut dia, UP2DP sangat penting untuk pembangunan di daerah.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
Baca juga:
Suasana rapat paripurna bahas dana aspirasi DPR
5 Hari ke depan, DPR sampaikan hasil rapat dana aspirasi ke Jokowi
NasDem walk out dari paripurna tolak dana aspirasi, Taufik santai
Di sidang paripurna, Hanura tegas tolak dana aspirasi
Paripurna DPR bahas dana aspirasi
NasDem sebut dana aspirasi berpotensi melanggar undang-undang
Dana aspirasi cair, Gerindra bangun toilet umum & rumah layak huni