Fahri: Saya dengar bisnis Prabowo dihambat, akhirnya enggak punya uang
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bingung mencari dana politik untuk maju sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019. Kebingungan mengumpulkan dana ini dikarenakan Prabowo dan Gerindra bukan sebagai pihak yang berkuasa.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bingung mencari dana politik untuk maju sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019. Kebingungan mengumpulkan dana ini dikarenakan Prabowo dan Gerindra bukan sebagai pihak yang berkuasa.
Hal ini yang mendasari Gerindra membuat program galang dana perjuangan. Bahkan, Fahri mendengar bisnis-bisnis Prabowo dihambat agar kesulitan mencari dana politik.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Bagaimana Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024? Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional, atau setara dengan 58,6%. Keduanya juga dilaporkan unggul di 36 Provinsi.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat. Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).
"Sementara orang bilang perlu satu kandidat Rp 5 triliun. Minimal Rp 3 triliun ada yang bilang paling minimal Rp 2,5 triliun. Rp 2,5 T ini dari mana? 0 nya 12 itu bos, darimana duit itu. Itu yang membuat dia bingung," sambungnya.
Kondisi itu, kata Fahri, diperparah dengan keraguan masyarakat untuk menyumbang uang agar Prabowo memiliki modal maju Pilpres. Sebab, menurutnya, jika publik ketahuan menyumbang maka biasanya bisnis mereka akan ditekan oleh pemerintah.
"Kalau kelas menengah nyumbang kan enggak berani, dia hamba Allah dia nyumbangnya, kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya. Enggak ada UU yang memproteksi penyumbang," tegasnya.
Sementara, Fahri menganggap, kubu Joko Widodo kebanjiran sumbangan dari banyak pihak. Jokowi dianggap sebagai calon Presiden yang paling banyak memiliki modal politik.
"Akhirnya apa? Orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper-koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent," jelas dia.
Alasannya karena sebagai incumbent, Jokowi juga mendapatkan donasi dari hasil pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah.
"Karena dia incumbent, on going projectnya banyak, bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan airport segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," tandasnya.
Fahri menambahkan, tidak adanya aturan soal pembiayaan politik bagi calon kepala daerah, legislatif maupun Presiden oleh pemerintah. Imbasnya, para peserta Pemilu akan berupaya mencari modal sendiri untuk maju di Pemilu.
Dampak lainnya adalah maraknya korupsi karena para peserta Pemilu harus mengembalikan modal politik yang dikeluarkan selama pesta demokrasi berlangsung.
"Nah istilah kembali modal ini apa sih sebenarnya, itu artinya kan orang itu didorong untuk mencari uang di luar yang wajar itu. Dan itu lah akar dari korupsi politik. Dan paling dahsyat korupsi politik itu muncul di Pilpres," tandas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Suabianto mengumumkan program penggalangan dana untuk mendukung perjuangan politiknya dan Partai Gerindra di Pilkada dan Pemilu Serentak 2019. Pengumuman itu disampaikan Prabowo melalui akunfacebook pribadinya pada Rabu (21/6) kemarin.
Prabowo mengatakan sistem ekonomi saat ini membuat biaya politik menjadi tinggi. Hal ini membuat banyak calon-calon pemimpin yang mencari penyandang dana. Padahal, belum tentu penyandang dana itu memiliki kesetiaan untuk bangsa dan negara Indonesia.
"Saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung-pendukung saya dan pendukung Gerindra. Saudara-saudara saya namakan program ini program galang perjuangan," kata Prabowo.
Baca juga:
Antisipasi ambang batas capres 20 persen, Fahri dukung PAN dan Gerindra koalisi
Baru tiga hari, penggalangan dana Prabowo sudah terkumpul Rp296 juta
KPK sebut ada partai mengaku miskin tapi kalau Munas paten
Politisi Demokrat sebut PDIP tidak siap berkuasa mengelola negara
Prabowo bertemu Zulkifli Hasan bahas capres dan cawapres
Pilpres 2019 disebut hanya tinggal perebutan kursi Cawapres
Prabowo buka sumbangan donasi untuk Pilpres, ini aturan dari KPU