Ganjar: Enggak usah repot soal 'petugas partai'

Dia mengibaratkan petugas partai seperti anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di daerah.

2015-04-14 09:01:00

PDIP

Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyatakan masyarakat tidak usah repot dan risau dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal istilah petugas partai. Dia mengibaratkan petugas partai seperti anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di daerah.

"Sebenarnya enggak usah repot yah. Petugas partai itu gini loh, umpama saya menjadi anggota TNI, terus ditugaskan di daerah kan petugas TNI. Polri dititipkan menjadi petugas di luar Polri mungkin. Itu kan petugasnya. Atau saya meminta, minta dong saya untuk bekerja ke saya. Dia kan petugas," kata Ganjar Pranowo usai menggelar acara Samsat Idol di Wisma Perdamaian, Kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/4) malam.

Layaknya Jokowi yang menjadi presiden, Ganjar yang menjabat sebagai gubernur juga merasa bahwa dirinya adalah petugas partai yang dipercaya PDI Perjuangan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

"Nah, orang partai ditugaskan, saya ditugaskan loh ini. Saya sama Pak Heru yang merekomendasikan bukan PDI Perjuangan apa saya bisa ke sini? Itu fungsi pengertian petugas. Maka sebenarnya enggak usah risau dengan kalimat petugas," ungkapnya.

Selanjutnya, yang paling terpenting adalah petugas partai yang ditunjuk Megawati dalam hal ini Jokowi dan termasuk kader PDIP lainnya, termasuk dirinya setelah mendapatkan tugas dari partai bisa mengedepankan kepentingan rakyatnya, dibanding kepentingan partainya.

"Tapi apakah kemudian si petugas partai itu hanya mementingkan kepentingan partai saja? Kalau mementingkan partai saja dia salah. Maka tidak usah risau dengan petugas partai karena orangnya yang ditugaskan. Tapi begitu sudah duduk yang dipikirkan adalah kepentingan rakyat. Sekali lagi kepentingan rakyat. Itu sebenarnya," tandas Ganjar.

Ganjar juga heran mengapa banyak masyarakat, pengamat dan tokoh politik dan pemerintahan yang risau dengan petugas partai politik.

"Jadi saya tidak tahu kenapa diskusi perdebatan ini jadi risau yah? Katanya demokrasi itu dengan partai politik? Masak begitu partai membuat istilah itu tidak diterima? Di Jawa Tengah, Pak Jokowi dan Pak JK lebih enak itu karena apa? Didukung oleh banyak orang banyak partai. Maka kalau mau dia klaim-klaiman ini partai mana yang mau menugaskan? Orang bisa berdebat panjang," tuturnya.

Dia mengatakan untuk mengetahui apakah Jokowi-JK membela kepentingan rakyat atau tidak maka harus diawasi. Selain dari masyarakat, pengawasan juga dilakukan DPR.

"Apakah mas Jokowi membela PDI Perjuangan, ataukah dia membela seluruh rakyat? Yang mana. Nah, indikator-indikator itu yang harus menjadi alat ukur untuk pengecekan," ungkapnya.

Dia mencontohkan soal pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Persoalan itu kini beres lewat penjelasan Presiden Jokowi kepada DPR.

"PDI Perjuangan soal BG (Budi Gunawan) tidak jadi saja dipertanyakan kok. Kami hanya minta alasan. Tapi begitu dijelaskan kan beres. Beres kemarin pertemuan presiden dengan dewan. Saya ikuti dari sini beres. Jadi, ya menurut saya tidak usah risau dengan petugas partai," pungkasnya.