Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani tak sepakat dengan pernyataan mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo soal pihak yang bekerja sama dalam pemerintahan juga berpotensi mengganggu.
Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Dia menegaskan, Partai Demokrat sangat menghormati pilhan Ganjar untuk berada di luar pemerintahan. Namun, dia meminta politikus PDIP itu tak menyampaikan pernyataan yang insinuatif.
"Kami menghormati sikap Pak Ganjar yang memilih berada di luar pemerintahan. Meskipun demikian kurang elok jika dia menyatakan bahwa yang kerap mengganggu adalah pihak-pihak yang diajak kerja sama," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Sabtu (11/5).
"Ada baikya, dia fokus dengan pilihannya dan tak membuat pernyataan yang insinuatif terhadap pihak lain," sambungnya.
Sebab, dia menilai pernyataan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto sangat jelas mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi dan sinergi dalam membangun bangsa.
"Jadi jelas tafsir pernyataan Pak Prabowo, sah-sah saja untuk berbeda pilihan namun jangan sampai mengganggu," imbuh dia.
Sebelumnya, Ganjar mengingatkan kepada Presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto bahwa pihak yang berada di dalam pemerintahan bisa saja mengganggu.
Hal itu dia sampaikan merespons pernyataan Prabowo agar pihak yang berada di luar pemerintahannya atau oposisi tak mengganggu.
"Iya yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya," kata Ganjar, kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Lebih lanjut, dia memberi contoh pihak dalam yang mengganggu adalah jika terlibat kasus korupsi.
"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," ucap dia.
Menurutnya pihak yang menjadi oposisi bukan sebagai pengganggu melainkan akan membantu dalam segi pengawasan. "Yang di luar jangan-jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya," tegas Ganjar.
"Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan," imbuhnya.