Ganjar Soroti Indeks Korupsi Merosot: Kita Tak Serius Mengawal Itu, Good Governance Mesti Diberikan
Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat.
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat penegakan hukum bagi para koruptor
Ganjar Soroti Indeks Korupsi Merosot: Kita Tak Serius Mengawal Itu, Good Governance Mesti Diberikan
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat. Ganjar merespons mandeknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia.
- Dari 113 Negara, Indonesia di Peringkat Ini untuk Kinerja Pemerintahan, Singapura Urutan Teratas
- TKN Respons Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kembali Merosot
- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Ini Catatan Mantan Ketua KPK ke Pemerintah
- Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Indonesia Merosot ke Ranking 115 dari 180 Negara
Diketahui, IPK Indonesia merosot berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.
Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan milenial dan gen Z di Pontianak, Kalimantan Barat. Kepada Ganjar, anak-anak muda ini mencecar pertanyaan bagaimana upaya pemberantasan korupsi serta komitmen Ganjar-Mahfud, baik untuk aktor maupun pencegahan perilaku koruptif.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good governance mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih,"
kata Ganjar di lokasi, Rabu (31/1).
merdeka.com
Ganjar bersama pasangannya Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat penegakan hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tidak boleh ada istilah sandera politik."Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri gak tau? Kan semua menteri tahu," jelas Ganjar.
Termasuk, kata Ganjar, di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusakambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan, posisi hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun,"
tuturnya.