Gedung baru DPR tuai polemik, Setnov bilang 'domainnya pemerintah'

"Prosesnya kan lama ada sayembara, lelang, baru nanti kita serahkan ke kesekjenan sehingga domainnya di pemerintah."

Pembangunan gedung baru DPR menuai polemik di masyarakat. Namun Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menegaskan bahwa pembangunan tersebut masih jauh. Dia juga menjamin proses yang transparan dalam pembangunan yang tahap awal memakan biaya Rp 740 miliar.

‎"Prosesnya kan lama ada sayembara, lelang, baru nanti kita serahkan ke kesekjenan sehingga domainnya di pemerintah. Kita kaji betul dan kita sisihkan mana yang kita prioritaskan kekurangan-kekurangan kita," kata Setnov di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

Setnov menjelaskan, bahwa pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan teknis proyek pembangunan pada lingkup Kesekjenan. ‎Sementara pimpinan hanya bertindak mengawasi.

‎"Kita serahkan masalah ini (pembangunan gedung) ke kesekjenan melalui proses yang panjang dengan adanya kesulitan-kesulitan yang ada," tuturnya.

Menurut Setnov, pembangunan gedung baru memang tengah dibutuhkan. Hal tersebut seiring bertambahnya jumlah staf tiap anggota DPR. Dampaknya ruangan menjadi terasa sempit. Selain itu banyak fasilitas yang sudah usang.

"Kita terus berusaha karena tidak bisa dipungkiri kebutuhan kita sangat memprihatinkan. Tenaga ahli bingung mau ditaruh di mana," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam APBN tahun 2016, pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan duit senilai Rp 740 M untuk pembangunan gedung baru DPR. Rencana ini menuai penolakan dari sejumlah pihak, khususnya LSM antikorupsi dan peduli parlemen. Bahkan Fraksi Gerindra di DPR pun menolak rencana pembangunan gedung baru tersebut.

Baca juga:
PAN minta pembangunan gedung baru DPR senilai RP 740 M diawasi KPK
DPR janji proses pembangunan gedung baru bakal transparan
Ahok siap bantu perizinan bangun gedung baru DPR
Menkeu: Dana Rp 740 miliar bukan untuk gedung, itu buat DPR
Pemerintah tak bisa larang DPR minta anggaran bangun gedung