Gerindra: Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat
Gerindra: Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.
PPP dan PKB belum memberikan sikap resmi dukungan kepada salah satu pasangan calon di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Muncul rumor, pihak Istana mengimbau kepada partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bergabung mendukung pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.
"Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral," kata Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Dugaan itu, kata dia, terlihat jelas saat terjadinya kampanye hitam yang menyerang pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Edhy mengklaim, saat pihaknya melaporkan dugaan kampanye hitam yang mengarah ke jagonya, penegak hukum seolah lamban mengambil tindakan. Hal sebaliknya terjadi jika kubu Ahok-Djarot membuat laporan.
"Dari tindakan di lapangan saja, sebagai misalnya aparat penegak hukum polisi, ketika kita melaporkan adanya black campaign dari kita itu lambat tetapi ktika kita yang dilaporkan responnya cepat sekali," tegasnya.
Edhy berharap, pemerintah tidak khawatir jika Anies-Sandiaga menang maka akan menghambat pembangunan di Jakarta yang telah dilakukan Ahok-Djarot. Sebab kalau pun terpilih, lanjutnya, Anies-Sandi pasti akan patuh dan menyesuaikan program pemerintah pusat.
"Bagaimana pun kalau Anies-Sandi menang toh akan loyal kepada pemerintah pusat. Karena tidak bisa berdiri sendiri, akan menyesuaikan setiap program pemerintah pusat," klaimnya.
Anggota Komisi VI ini menyarankan, pemerintah tidak ikut campur dalam Pilgub DKI Jakarta. Pemerintah diminta mengurusi persoalan nasional yang jauh lebih besar ketimbang dinamika politik dalam pesta demokrasi di Ibu kota.
"Dan pemerintah tidak usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yang lebih besar, biarkan politik berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada," pungkasnya.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang dilakukan Prabowo dan Gibran setelah tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Mereka pun langsung menuju ruang acara buka puasa di lantai dua, Kantor DPP Partai Golkar.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.
Baca juga:
Ketua KPU DKI: Putaran kedua Pilgub DKI ada tambahan DPS 156.000
Bawaslu DKI: Dari 1.230 spanduk diturunkan, 630 bernada provokatif
Pilgub DKI putaran dua, TNI ikut berjaga di setiap TPS
KPU hadirkan format baru Pilgub DKI putaran II Ahok versus Anies