Gerindra Simbol Oposisi, Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Membahayakan Demokrasi

Peluang Partai Gerindra masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua akan terjawab dalam waktu dekat. Apalagi, Jokowi dan Prabowo Subianto sudah bertemu di istana negara.

2019-10-12 04:43:00

Peluang Partai Gerindra masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua akan terjawab dalam waktu dekat. Apalagi, Jokowi dan Prabowo Subianto sudah bertemu di istana negara.

Namun sejumlah pihak justru menyayangkan apabila Gerindra sebagai simbol partai oposisi telah sirna. Sebab, simbol oposisi selama ini dibangun oleh Gerindra dengan sangat baik. Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, bila Gerindra gabung koalisi akan membahayakan demokrasi.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi kepada wartawan, Jumat (11/10).

"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka enggak suka. Bukan PKS. Simbolnya Prabowo, bukan PAN, bukan Demokrat bukan PKS. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu tentu akan jadi lelucon," imbuhnya.

Adi tak bisa membayangkan jika Gerindra yang selama ini kritis kepada pemerintah setiap harinya, namun ke depan justru akan memuji-muji Jokowi.

"Enggak kebayang kalau Gerindra yang selama ini kritis, bahkan cukup ekstrem beda pendapat politiknya dengan Jokowi, tiba-tiba setiap hari harus muji-muji Jokowi. Ada bentrokan psikologis yang tak bisa dihindari. Sangat lucu, gimana kita bisa menjelaskan pada publik," papar Adi.

Menurut Adi, jika keduanya bergabung yang akan menjadi korban adalah rakyat. Sebab, selama Pilpres 2019 kemarin rakyat terbelah, namun usai kompetisi justru dua kompetitor ini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.

"Politik kita ini agar rumit dijelaskan, bagaimana kalkulasi hubungan oposisi pemerintah, ya sah aja, cuma agak sedikit aneh aja politik kita ini. Kemarin berantem ekstrem pendapatnya sampe terbelah, tiba-tiba saling berangkulan, di kabinet. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada rakyat kalau begini model politik kita," tegas Adi.

"Itu artinya politik kita selama ini gincu aja bahwa perbedaan dan konfrontasi itu hanya sebatas konsumsi publik saja. Tapi kasihan rakyat yang sampai sekarang belum banyak yang move on. Karena kasihan rakyatnya. Dibelah, seakan memang terjadi friksi, tapi nyatanya elite landai-landai saja seakan tak terjadi apa-apa," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara. Banyak hal yang dibahas keduanya, termasuk arah politik ke depan.

"Kami Gerindra mengutamakan kepentingan lebih besar untuk negara. Kita bertarung secara politik, selesai kita harus bersatu. Apabila diperlukan (dalam kabinet) kami siap. Itu sudah disampaikan juga saat pertemuan di MRT. Kalau diperlukan (dalam kabinet) kami tentu siap," kata Prabowo didampingi Jokowi usai pertemuan di Istana Negara, Jumat (11/10).

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Gerindra Pilih Koalisi atau Oposisi? Klik di Sini!

Baca juga:
Gerindra soal Kabinet Jilid II: Jika Berada di Koalisi Jangan Korupsi
NasDem: Surya Paloh Akan Bertemu Prabowo
Corat-coret Kabinet Jilid II, Jokowi Undang SBY dan Prabowo ke Istana
Bahas Politik Tanah Air, Pimpinan MPR Datangi Kediaman Prabowo
Pesan Prabowo kepada Pimpinan MPR: Jangan Menjadi Oligarki
Jokowi Bertemu SBY dan Prabowo, PKB Yakin Bukan Bicara Bagi-bagi Kursi Menteri

(mdk/bal)