Golkar akan lobi pemerintah tak tarik diri dari RUU Pemilu

Fraksi Partai Golkar akan melobi pemerintah agar tidak menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah berencana mundur dari pembahasan karena mempertahankan usulan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen.

Fraksi Partai Golkar akan melobi pemerintah agar tidak menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah berencana mundur dari pembahasan karena mempertahankan usulan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen.

"Tapi kita enggak bisa memaksa. Ya kita tidak bisa mengatasi pemerintah. Kita tentu akan lobi jangan sampai menarik diri," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Robert Kardinal di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Robert mengatakan lobi antara pemerintah dan fraksi-fraksi partai di DPR terkait 5 isu krusial terus dilakukan. Lobi tersebut dilakukan agar RUU Pemilu diputuskan dengan cara musyawarah mufakat bukan voting.

"Oh lobi jalan terus. Kalau politik itu lobi terus, pagi malam siang juga. Ada kalau lagi mau sahur, pagi juga saling telepon gimana nih? Ada. Dengan ketemu buka puasa bersama, satu lobi juga. Kita komunikasi lobi terus," tandasnya.

"Musyawarah mufakat yang bagus karena itulah yang kita ini, tapi voting pun bukan hal yang tabu karena aturannya boleh," tambahnya.

Terlepas dari itu, Fraksi Partai Golkar tetap mendukung usulan pemerintah soal angka ambang batas pencalonan Presiden di 20-25 persen. Dia menyebut angka ambang batas 20-25 persen itu bisa menjadi penyaring agar calon-calon presiden lebih berkualitas.

"Kita memilih bupati saja ada thresholdnya. Masa presiden enggak makai threshold. Mau berapa pasang yang maju nanti jadi calon presiden? Dengan threshold ini bukan menjadi hak orang yang lain itu disingkirkan, bukan. Tetapi bisa memilih orang yang berkualitas. Di situlah disaring, tidak semua boleh," ujar Robert.