Golkar berdalih tolak Perppu Pilkada karena aspirasi daerah

Idrus paham betul jika ada kesepakatan politik antara KMP dan Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham berdalih penolakan pihaknya terhadap Perppu Pilkada berdasarkan aspirasi pengurus daerah partai di Munas Bali. Menurut dia, keputusan itu baru berupa rekomendasi kepada DPP yang akan diteruskan kepada fraksi Golkar di DPR.

Idrus menjelaskan, dalam Munas berkembang berbagai isu dari pengurus daerah. Termasuk soal penolakan Perppu Pilkada.

"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem, sistem ada unsur demokrasi, seluruh pengambilan keputusan yang tercermin dalam Munas dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu pikiran yang dikembangkan peserta Munas salah satu di antaranya bergulir aspirasi dari sebagian besar pimpinan Golkar yakni menyoroti Perppu Nomor 1 tentang Pilkada, Nomor 2 tentang Pemda," jelas Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).

Dia paham betul jika ada kesepakatan politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada. Namun pada kenyataannya, aspirasi pengurus di daerah berkata lain, justru ingin menolak pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Kita menyadari ada Perppu yang keluar dan Perppu bagian dari proses politik karena itu kita memandang di satu sisi perlu mengakomodasi aspirasi, juga perlu perhatikan dinamika politik yang ada di DPR terkait Perppu," kata Idrus.

Maka dari itu, lanjut dia, Golkar berkesimpulan, dalam rangka mengakomodir aspirasi daerah, pihaknya merekomendasikan penolakan Perppu ke DPP.

"Kita buat rekomendasi status keputusan rekomendasikan kepada DPP untuk menolak Perppu Nomor 1 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 tentang Pemda. Karena itu DPP lakukan komunikasi politik kembali menyampaikan aspirasi berkembang dalam Munas kemarin," imbuhnya.

Ihwal rekomendasi ini, Idrus bakal menjelaskan kepada KIH dan KMP tentang penolakan Perppu tersebut. Sebab, hasil Munas memang harus dilaksanakan oleh DPP partai.

"Kita menyiapkan ke KMP, KIH, kita sampaikan semua tentu kita akan jelaskan ini pikiran yang ada tentu DPP tidak benar kalau tidak menyampaikan aspirasi itu, dan berkembang dalam munas," pungkasnya.