Golkar Diingatkan Tak Boleh Intimidasi Kader yang Beda Pilihan

Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di beberapa daerah diberhentikan dari jabatannya dan digantikan dengan Pelaksana Tugas (Plt). Pencopotan itu disinyalir akibat dukungan mereka terhadap Bambang Soesatyo untuk menjadi Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto pada Munas nanti.

2019-07-11 23:00:31

Sejumlah Ketua DPD II Partai Golkar di beberapa daerah diberhentikan dari jabatannya dan digantikan dengan Pelaksana Tugas (Plt). Pencopotan itu disinyalir akibat dukungan mereka terhadap Bambang Soesatyo untuk menjadi Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto pada Munas nanti.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai bila penonaktifan itu akibat sikap politik mereka, maka harus disayangkan. Pasalnya, Partai Golkar harusnya menumbuhkan tradisi demokrasi dalam internal mereka. Kader harus diberi kebebasan untuk memilih siapapun yang terbaik.

"Berilah kesempatan pada semua anggota DPD atau siapapun untuk menyatakan dukungan secara terbuka baik si A maupun si B, enggak perlu diberi sanksi, diintimidasi, diancam dengan berbagai ancaman kecuali yang bersangkutan dianggap melakukan dukungan yang tidak semestinya," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis (11/7).

Namun, kata Ray, para Ketua DPD II tersebut menyatakan dukungan pada salah satu calon harus berdasarkan keputusan bersama dengan struktur di bawahnya. Kalaupun dukungan belum disepakati maka atas nama pribadi, tidak boleh membawa nama organisasi yang dipimpin.

"Jadi kalau dia sudah melakukan proses demokratisasi di bawah, dia menghimpun pendapat-pendapat dari berbagai DPC, ranting, enggak boleh diabaikan harus disampaikan secara organisasi," katanya.

Bila pun terjadi pelanggaran, misalnya membawa nama organisasi tanpa persetujuan dari bawah, menurut Ray, harus diproses lewat mekanisme organisasi. Bukan malah langsung diberi sanksi dengan pencopotan.

"Mereka yang melakukan katakanlah pelanggaran etik terhadap partai tidak bisa langsung dipecat oleh ketum. Kecuali melalui mekanisme misalnya sidang di dalam Dewan Kehormatan partai. Apalagi kalau DPD misalnya kan mereka juga diangkat secara resmi oleh proses pemilihan meski dalam internal," katanya.

Sementara itu, Koordinator Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG), Abdul Aziz mengatakan bahwa pencopotan akibat mendukung Bamsoet itu benar-benar mencoreng wajah demokrasi di internal Partai Golkar.

"Menurut saya Partai Golkar justru saat ini sedang memberikan tontonan yang sangat memalukan di mata publik, panik tingkat dewa," ujar Aziz di Jakarta, Rabu (10/7).

Menurutnya, dukung-mendukung calon ketua umum sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Tapi kalau semua yang berbeda malah diberangus justru di sinilah kita dapat melihat kelemahan dalam pola kepemimpinan yang dimainkan petahana," imbuh loyalis Bamsoet ini.

Bukan hanya mempertontonkan kedangkalan dan kemunduran dalam pengelolaan partai, pemecatan beda pandangan juga dinilai mencederai demokrasi yang selama ini berlangsung di Tanah Air.

"Hal ini juga pastinya sangat mencederai demokrasi yang selama ini menjadi ruh dari Partai Golkar, rusak sudah Golkar," lanjutnya.

Seperti diketahui, sejumlah Ketua DPD II dicopot setelah menyatakan dukungan mereka kepada Bambang Soesatyo di antaranya 10 Ketua DPD II Golkar di Maluku, DPD II di Jabar dan Bali.

Baca juga:
Golkar Tegaskan Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Tak Terkait Munas
DPP Golkar Minta Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Tidak Dikaitkan dengan Munas
Jokowi: Munas Urusan Partai, Saya Bukan Ketua Partai
Bamsoet Dukung Dito Ariotedjo Jadi Menteri Jokowi
Kubu Airlangga: Aklamasi di Munas Golkar Bukan Hal yang Mustahil

(mdk/bal)