Golkar Mengaku Sulit Minta Jatah Menteri ke Prabowo: Kalau Mau Minta Banyak, Presiden Kasih Sedikit

Partai Golkar menyerahkan dan percaya kepada Prabowo terkait kabinet.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir mengakui, partainya sulit untuk meminta jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Sehingga, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya terkait pembagian jatah menteri kepada Prabowo. 

"Kita kan susah mau minta. Ini kan hak prerogatif Presiden. Kita mau minta banyak Presiden kasih sedikit. Kita minta sedikit Presiden nanti kasih banyak. Ya Kita syukurin aja lah," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10). 

Dia pun kembali menegaskan, bahwa Partai Golkar menyerahkan dan percaya kepada Prabowo terkait kabinet. 

"Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih mempercayakan Partai Golkar berapa kursi Menteri ya kita terima," ujar dia.

Adies juga mengaku pihaknya tak memprioritaskan nama tertentu untuk bisa duduk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo. Termasuk Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. 

"Enggak, enggak, enggak ada. Pak Bahlil pun semua menyerahkan di mana ditempatkan oleh Presiden terpilih," ujarnya. 

Lebih lanjut, Adies mengaku tak mengetahui detail berapa jumlah kursi menteri yang akan diterima. Menurutnya, Bahlil pasti sudah berbicara dengan Prabowo. 

"Sejauh ini Pak Bahlil belum ada cerita itu. Tapi kalau kita baca di media ya mungkin kelihatannya sudah mulai ada ya pembicaraan-pembicaraan itu. Karena beberapa kali juga Ketua Umum," ucapnya. 

"Kita kan enggak tahu apakah pembicaraan tentang tugas-tugas kenegaran beliau sebagai menteri SDM atau sebagai Ketua Partai kita kan nggak ngerti. Tapi kan intensitas pertemuan antara Ketua Umum Golkar Pak Bahlil dengan Presiden terlebih Pak Prabowo juga cukup intens," imbuh Adies.

Utak-atik komposisi Menteri terus difinalisasi. Prabowo dikabarkan ingin mengakomodir seluruh orang-orang yang berjuang bersama memenangkannya Pilpres 2024. Baik dari partai politik, profesional hingga relawan.

Beberapa narasumber di KIM mengungkapkan, pos-pos Menteri koordinator hampir pasti menjadi milik ketua umum partai KIM. Zulkifli Hasan akan diberi jabatan Menko Perekonomian. Jabatan Zulhas sebelumnya di Kabinet Jokowi adalah Menteri Perdagangan.

Bahlil Lahadalia mengisi posisi Menteri ESDM, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di pos Kementerian baru yakni Menko Hukum dan HAM.

Dari PAN, selain Zulhas, Prabowo memilih Yandri Susanto menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beberapa kader PAN juga akan ditunjuk mengisi posisi Wakil Menteri, di antaranya Viva Yoga Mauladi, Zita Anjani, Intan Fauzi dan Bima Arya.