Golkar telah prediksi KPK akan jadikan Idrus Marham tersangka
Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengatakan, pihaknya tak terkejut atas penetapan tersangka dan penahanan Idrus Marham. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Idrus sebagai target kasus dugaan suap sudah terlihat.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengatakan, pihaknya tak terkejut atas penetapan tersangka dan penahanan Idrus Marham. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Idrus sebagai target kasus dugaan suap sudah terlihat.
"Eni ditangkap di rumah Idrus Marham. Apa yang dilakukan KPK menangkap Eni di rumah dinas menteri itu pesan. Sehingga saya dan kawan-kawan menyakini target selanjutnya Idrus," katanya dalam diskusi 'Setelah Idrus Marham Ditahan' di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (1/9).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
Apa yang dilakukan oleh KPK sudah nampak terlihat jelas, ketika Eni sudah lebih dulu diawasi. Partai Golkar saat ini berharap agar Idrus kuat dalam menjalani proses hukum.
Ia mengungkapkan, dalam Partai Golkar sendiri terdapat badan hukum yang bisa digunakan untuk membela kadernya yakni Bakumham. Badan tersebut siap membantu selama ada permintaan dari pihak yang terkait atau tersandung kasus.
"Bukan hanya kader partai dan pengurus tapi juga masyarakat, tapi sampai saat ini belum ada permintaan untuk permintaan kuasa hukum dari partai," ungkapnya.
Selain itu, Andi menyindir KPK yang sering berbicara politik. Hal itu menurutnya KPK memiliki kecenderungan bias politik.
"KPK kan lembaga hukum, harusnya bahasa hukum. Kenapa tiba-tiba merasa bilang kecolongan. Cukup hukum," ujarnya.
Dia mengungkapkan, langkah yang diambil Idrus mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial lantaran tak ingin status sebagai tersangka menganggu citra Joko Widodo.
"Tapi KPK bilang merasa kecolongan. Cukup hukum, kan pribadinya yang yang lakukan dugaan korupsi diduga mengetahui, ikut mendorong dan menerima hadiah atau janji," ungkapnya.
Tak cukup sampai di situ, ia menyebut, belum lama ini karena adanya komisioner KPK bermasalah saat Asian Games kemudian oleh pihak juru bicara KPK dibawa agar semua pejabat negara yang mendapatkan tiket Asian Games segera melapor.
"Itu dibalikan ke masalah gratifikasi," sebutnya.
Selain itu, ia menuturkan, saat Ariesman Widjaja dan Mohamad Sanusi ditangkap terkait kasus reklamasi, KPK menyebut sebagai grand corruption yang melibatkan eksekutif, legislatif, juga perusahaan. Namun, kasus tersebut tampak berhenti di Ariesman dan Sanusi.
"Kemudian kasus e-KTP ada 14 nama yang sudah mengembalikan uang, dan bakal tetap diproses hukum. Tapi sampai saat ini e-KTP stuk begini saja," tutupnya.
Baca juga:
KPK dinilai gunakan pasal karet untuk jerat Idrus Marham
KPK minta Idrus ungkap pihak yang terlibat kasus PLTU Riau-1
Kasus PLTU Riau-1, KPK akan periksa petinggi Partai Golkar
Jumat keramat, Idrus Marham ditahan KPK terkait suap PLTU Riau-1
Usai diperiksa, Idrus Marham langsung ditahan KPK
KPK sebut Eni sampaikan ke Idrus Marham soal jatah Sofyan Basir