Hanura tuding kader tak dukung Ahok terbiasa politik transaksional
Tak hanya transaksional, Dadang juga menyebut kader yang menolak dukung Ahok mempunyai pola pikir pragmatis.
Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana menegaskan jika dukungan yang diberikan partainya terhadap Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI 2017 mendatang tidak bersifat transaksional. Ia menuding, kader partai yang menolak keputusan Ketua Umum terbiasa dengan politik transaksional.
"Tidak ada transaksi. Justru kita mencurigai yang tidak mendukung dengan Ahok itu penuh transaksi," ujar Dadang saat dihubungi, Senin (28/3).
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Siapa saja kandidat di Pilkada DKI 2017 putaran kedua? Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
Tak hanya transaksional, Dadang juga menyebut kader yang menolak dukung Ahok mempunyai pola pikir pragmatis.
"Yang pragmatis, ya jelas, yang tidak mendukung keputusan ketum dong. Kita dari Ahok tidak dapat apa-apa. Kita bisa memberikan kesimpulan yang tidak dukung Ahok itu mereka-mereka yang pragmatis. Kita tidak akan dapat apa-apa," tegasnya.
Pasalnya, Sekretaris Fraksi Hanura di DPR ini menjelaskan bahwa partainya sudah mengikuti pelbagai mekanisme dan aturan struktural sebelum memberi dukungan. Sehingga keputusan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak langgar AD/ART.
"Kita hanya berdasarkan pertimbangan Rapimda, berdasarkan kualitas. Bahwa Ahok bisa membuat Jakarta lebih baik," tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Hanura DKI Jakarta, Rachmat HS danWakil Ketua Bidang DPD Pembinaan Legislatif dan Eksekutif Hanura DKI Jakarta, Bustami Rahawarin menegaskan bahwa dukungan kepada Ahok tak sah.
"Kemarin itu tidak sesuai dengan AD/ART. Tidak sah itu keputusannya, penetapan Ahok itu tidak sah," ujar Bustami di Sarinah, Jakarta, Minggu (27/3).
Menurut Bustami, sesuai mekanisme partai, harusnya secara sruktural penjaringan melalui ranting PAC, DPC, sampai DPD. Lantas setelah itu DPD merekomendasikan agar diadakan Rapimda. Jika tak ada nama Ahok yang disaring atau diusulkan DPD, maka DPP Hanura tidak akan bisa mendukungnya.
"Tentu DPP itu harus membuat keputusan itu sesuai keputusan DPD. Nama-nama yang diusulkan oleh DPD itu kemudian yang dipertimbangkan. Kalau di bawah (DPD) tidak ada mengusulkan nama Ahok, tidak bisa diputuskan," tuturnya.
(mdk/rhm)