Harga mati, PKS tak akan dukung Ahok di Pilgub DKI
"Ahok kan sudah kuat, masa dukung yang sudah kuat," kata Presiden PKS Sohibul Iman.
Partai Kedilan Sejahtera (PKS) mengaku bahwa kesempatan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pilgub DKI masih terbuka lebar. Salah satu yang menjadi alasan lantaran PKS menilai PDIP belum pasti mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Ahok kan sudah kuat, masa dukung yang sudah kuat," kata Presiden PKS Sohibul Iman di sela acara Seminar Nasional Fraksi PKS MPR tahun 2016 kerja sama dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS, dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kepemimpinan Nasional, Depok, Senin (29/8).
PKS meminta agar PDIP bisa menunjuk Tri Rismaharini untuk dijagokan di Pilgub DKI. Dengan demikian, ada lawan seimbang untuk melawan Ahok. "Kita berusaha membangun kekuatan," akunya.
Hingga kini pihaknya belum mau menyebutkan siapa nama yang bakal diusung. PKS beralasan, masih mencari figur ideal untuk menyaingi Ahok. "Kita masih terus ikhtiar mencari calon yang sebanding dengan Ahok," ucapnya.
Dia berpendapat jika nama yang diusung sebanding dengan elektabilitas Ahok, maka iklim demokrasi pada pilgub DKI Jakarta menjadi lebih berkualitas.
"Supaya demokrasi di DKI Jakarta lebih berkualitas jadi harus ada calon yang sepadan," tegasnya.
Disinggung soal Koalisi Kekeluargaan, Sohibul berpendapat itu hanyalah cara pihaknya berkomunikasi secara politik. "Itu kan gagasan DPW. Kalau di tingkat DPP belum," pungkasnya.
Di tempat yang sama Ketua FPKS MPR Tifatul Sembiring menambahkan, Ahok adalah sosok populer sehingga harus dihadirkan lawan yang mampu berkompetisi dengannya. Ditanya soal Risma, Tiffatul menuturkan sejak lama pihaknya mendukung sosok yang dianggap mampu menyaingi elektabilitas Ahok itu.
"Risma adalah salah satu orang yang kita bicarakan. Dia punya prestasi tersendiri. Ada perbaikan di Surabaya ketika dia menjabat," katanya.
Ditegaskan apakah pihaknya akan mendukung Risma, Tiffatul mengaku belum bisa memastikan. Dan soal pengumuman nama, PKS mengaku akan mengeluarkan sebelum pendaftaran ditutup.
"Ya sebelum ditutup tentunya. Kita tidak saling tunggu kok (dengan PDIP)," tutupnya.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa hasil quick count Pilkada DKI 2017 putaran kedua? Hasil quick count Pilkada DKI 2017 putaran kedua menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memperoleh dukungan sebesar 58,5%, sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, mendapatkan dukungan sebesar 41,5%.
Baca juga:
Djarot sebut proses cagub DKI dari PDIP sudah 90 persen
PKS tak sepakat gagasan pimpinan DPR dirikan sekolah parlemen
Geramnya partai pendukung saat Ahok dijadikan 'ban serep' PDIP
Sibuk urus Ahok, Nusron perlu diganti Jokowi?
PKPI tunggu sikap PDIP tentukan calon Gubernur DKI Jakarta
Jelang Pilgub DKI, warga diminta tak terpancing isu murahan