Indonesia Segera Kerjasama Pertahanan dengan Spanyol dan Serbia
Komisi I dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia-Spanyol dan Indonesia-Serbia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Tanjung menjelaskan, RUU ini sudah ditandatangani dan hasilnya akan diumumkan usai rapat paripurna.
Komisi I dan Kementerian Pertahanan menggelar rapat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) kerjasama bidang pertahanan antara Indonesia-Spanyol dan Indonesia-Serbia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Tanjung menjelaskan, RUU ini sudah ditandatangani dan hasilnya akan diumumkan usai rapat paripurna.
"Iya sudah disepakati, dibentuk Undang-Undang. Ke depan akan kita bawa ke pembicaraan tingkat dua rapat paripurna. Kalau rapat paripurna berarti sudah sah," kata Asril di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
Dari hasil rapat, Arsil mengatakan, RUU ini di samping sudah ditandatangani oleh kedua pimpinan yakni menhan dan pemerintah, menhan Serbia dan Spanyol, rancangan ini juga sudah ditandatangani DPR RI Komisi I. Menurut dia, RUU ini penting melindungi Republik Indonesia (RI).
"RUU ini penting, antar negara sangat penting karena kita bersahabat. Untuk melindungi negara ini tak cukup hanya kita sendiri. Namun harus kerjasama dengan orang lain termasuk seluruh negera sahabat," ujarnya.
Dia mengungkapkan, RUU ini butuh waktu empat tahun hingga sampai ke Komisi I. Asril berpendapat mungkin pemerintah memiliki prioritas lain.
"Konsepnya sudah setujui. Ini sudah empat tahun ditandatangani pemerintah, baru sampai ke kita. Kadang-kadang terhalangnya di situ. Kenapa kok lama? Ini empat sampai lima tahun. Dari 2013 sekarang mau 2019, berapa tahun coba," katanya.
"Kita enggak tahu ya ada kesulitan dimana. Itu saja yang kita lihat dari DPR kurangnya di sana, kok pemerintah lama sekali mengirim ke kita. Sebetulnya lebih cepat lebih baik cuma kita nggak mengerti masalah pemerintah, mungkin banyak, mungkin diprioritaskan yang mana," lanjutnya.
Sementara untuk bentuk kerjasamanya, Asril mengungkapkan, ada beberapa poin. Di antaranya bidang pertahanan mulai dari masalah pertukaran intelijen, pendidikan, dan alut sista dengan melihat ahli teknologi.
"Kerjasama juga peacekeeping, ikut tugas PBB. Selama ini kita termasuk negara yang terbaiklah dalam tugas internasional. Kita selalu ikut kalau ada permintaan sari PBB, belum tentu semua negara sama, tapi Indonesia selalu," tandasnya.
Baca juga:
Dubes Arab Saudi Disarankan Beri Penjelasan Soal Cuitan Aksi Reuni 212
PSI: Mengapa Fadli Zon Garang ke Pemerintah, Tetapi Melempem Saat DPR Dikritik?
Kelompok Pemberontak Eksekusi 31 Pekerja di Papua, DPR Minta Pemerintah Introspeksi
Komisi I DPR Sebut Aksi di Papua Sudah Terorisme, TNI Harus Tumpas
DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota LPSK
DPR Soal Utang Rp 5.217 Triliun: BUMN Kok Senangnya Utang, Ini Berbahaya
Komisi VIII Sarankan Penetapan Acuan Biaya Haji 2019 Tetap Pakai Rupiah