Inilah Tanggapan Jokowi dan JK saat Partai Minta Banyak Kursi Menteri
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut memberikan tanggapannya. Saat ini partai politik lebih sibuk mengurusi bagi-bagi kursi dibanding membicarakan ideologi.
Partai koalisi ramai-ramai minta jatah kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo. Partai pendukung telah menyodorkan banyak nama untuk diseleksi. Bahkan disebut-sebut ada kursi menteri untuk kubu oposisi yang ingin gabung. Bahkan ada yang minta 10 kursi menteri seperti PKB.
Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut memberikan tanggapannya. Saat ini partai politik lebih sibuk mengurusi bagi-bagi kursi dibanding membicarakan ideologi. Berikut sindiran JK soal partai minta banyak jatah kursi:
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Pembagian Harus Adil
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembagian kursi kabinet harus dilakukan secara adil. Menentukan posisi serta menyusun kabinet tidak mudah dan asal mengambil keputusan partai. Jangan sampai partai yang memperoleh kursi banyak di DPR malah mendapat sedikit jatah di pemerintahan.
"Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya, itu nanti kacau yang di dalam itu," kata JK.
Jatah Kursi Menteri Partai Koalisi 50 Persen
Presiden Jokowi masih mengkaji posisi menteri yang akan diberikan untuk partai koalisi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wajar jika Jokowi memberikan jatah posisi menteri kepada beberapa partai politik koalisi pendukungnya di Pilpres 2019.
Menurutnya, komposisi kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin sedikitnya harus terbagi rata dari kalangan partai pendukung dan profesional, sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis koalisi sekaligus menyediakan ahli di pemerintahan.
"Akan terjadi setidak-tidaknya fifty-fifty (50-50) antara menteri dari partai disamping juga yang profesional non-partai," kata JK.
Parpol Sibuk Minta Kursi
Pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan di perkara sengketa Pilpres 2019, sejumlah partai sibuk mengurusi bagi-bagi kursi. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan proses tersebut bagian dari keseimbangan. Negara tercermin dari kekuasaan, kekuatan salah satunya dari bagi-bagi kursi.
"Jadi sekarang ini semua berbicara tentang mandat kekuasaan, semua partai satu, saya dapat kursi berapa, saya dapat menteri berapa, tidak lagi bicara ideologi kita apa, jadi kembali ke situ sekarang," kata JK.
Tanggapan Jokowi Partai Minta Banyak Kursi
Partai koalisi blak-blakan minta jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Parpol-parpol bahkan sudah menyodorkan nama ke Jokowi.
Mengenai hal itu, Jokowi tak ambil pusing. Dia tak masalah partai pendukungnya meminta jatah masuk ke pemerintahan.
"Ya enggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan tak apa-apa wong minta saja," kata Jokowi.
(mdk/has)