Isu reshuffle, PDIP siapkan kader gantikan Menhan dan Menpan RB
PDIP mengatakan, nama-nama yang disodorkan kepada Jokowi adalah orang yang berjasa saat pilpres.
Beredar pesan singkat PDIP menyiapkan sejumlah nama kadernya untuk disodorkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila reshuffle kabinet bakal dilakukan dalam waktu dekat ini. Saat dikonfirmasi, Direktur Eksternal Urusan Antar Lembaga dan Kementerian Kepresidenan PDIP, Beathor Suryadi mengakui hal ini.
Dia mengatakan partainya akan menyodorkan sejumlah nama kader-kader profesional yang paham Tri Sakti Bung Karno untuk mengisi posisi menteri pasca lebaran nanti. "PDIP terlibat dan partai pengusung Jokowi-JK dalam Pilpres, jadi wajar kami menyodorkan sejumlah nama," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Selasa (7/7).
Bethor menambahkan, penyodoran nama-nama ini sekaligus sebagai pengingat bagi presiden bahwa nama-nama yang disodorkan kepada Jokowi adalah orang yang berjasa saat pilpres. "Ini mengingatkan Jokowi, bahwa orang-orang ini berkeringat waktu pilpres juga mereka sudah tahu geopolitik, politik anggaran dan pernah bikin kebijakan karena pernah di DPR, dan ini pula yang kami sebut sebagai kader kelas I," jelasnya.
Menurutnya, PDIP telah menyiapkan kader-kader kelas 1 untuk dipilih Presiden sebagai menteri. Diakuinya, nama-nama tersebut akan disampaikan langsung ke Presiden melalui tim yang diutus DPP.
"Dari sekian nama yang diusulkan oleh kami diantaranya, Mayjen TNI (purn) DR Tubagus Hasanuddin sebagai Menteri pertahanan, lalu Eva Kusumah Sundari sebagai Menpan RB, dan lain-lain," imbuhnya.
Selain itu, nama Pramono Anung juga mencuat dan digadang-gadang sebagai calon Sekretaris Kabinet untuk menggantikan Andi Widjajanto. Dipertegas Beathor, langkah menyodorkan nama ini juga sejalan dengan pemikiran kader-kader, senior PDIP Sidarto Danusubroto yang sekarang menjabat Wantimpres.
Bahwa sebelumnya Sidarto juga menjelaskan Wantimpres menyarankan kepada presiden untuk memilih orang-orang yang tepat tidak hanya profesional di bidangnya tapi juga mampu mengaplikasikan Tri Sakti Bung Karno dan membumikan Nawacita dalam program-program kementerian-kementerian masing-masing.
Baca juga:
Pramono Anung desak Jokowi ganti menteri ekonomi dengan yang mumpuni
Politikus PDIP minta Jokowi ganti orang di lingkaran Istana
Wasekjen PKB sebut jika Jokowi tak reshuffle, Indonesia makin suram
Pedenya Cak Imin, menteri dari PKB tak bakal dicopot Jokowi
Wantimpres dan Jokowi singgung kinerja menteri ekonomi
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.