Jika Pilkada lewat DPRD, Ahok berencana keluar dari Gerindra

"Jadinya kerjaan kepala daerah cuma menyervis DPRD saja. Enggak usah ngurusin rakyat," kata Ahok.

Anggota DPR dari partai pengusung Prabowo-Hatta ngotot pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun, ada juga politikus dari Koalisi Merah Putih menolak. Salah satunya, Basuki T Purnama alias Ahok.

"Ini justru money politics dan rakyat semakin dicuekin. Bisa diperas (kepala daerah). Tiap tahun kita diperas anggota DPRD. 'Kalau kamu nggak (nurutin) saya tolak loh laporan kamu'. Biar dipecat. Jadinya kerjaan kepala daerah cuma menyervis DPRD saja. Enggak usah ngurusin rakyat," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/9).

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu bahkan sempat berpikir akan keluar dari partai besutan Prabowo bila RUU Pilkada mengakomodir Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, langkah itu merupakan kemunduran demokrasi.

"Makanya saya pikir begitu, saya bahkan sempat kepikir, kalau sampai ini dilakukan mungkin saya keluar dari partai politik saja. Ngapain main di partai politik. Ya kan," terangnya.

Meski demikian, Ahok menegaskan bahwa yang harus segera dibenahi adalah perilaku korupsi. Sebab, dia menilai Pilkada tidak membuat rakyat sejahtera.

"Kalau kita ukur, rakyat itu jadi lebih sejahtera nggak dengan adanya pemilukada? Enggak kan. Kalau memang enggak, memangnya dulu iya? Substansinya apa? Jangan ada pejabat yang korupsi sebetulnya," tegas Ahok.

Baca juga:
Ahok ancam keluar Gerindra, PDIP bilang fokus saja di Jakarta
Agung Laksono: Kepala daerah dipilih DPRD tak salahi UUD
LSI: RUU Pilkada penuh aroma balas dendam Koalisi Merah Putih
Pilkada tak langsung munculkan intervensi politik posisi PNS
Wasekjen: Saya imbau Ahok untuk tetap di Gerindra