Ahok Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Seperti Zaman Orde Baru: Rakyat Cuma jadi Penonton!
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia menyinggung zaman orde baru.
“Kan dari dulu saya tolak. Iya dong, alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman orde baru,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/12).
Menurut Ahok, pemilihan kepada daerah yang harusnya berjalan secara demokrasi dari rakyat untuk rakyat tak akan berjalan. Wacana ini, kata dia bakal membuat rakyat hanya menjadi penonton semata.
“Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton, enggak peduli,” ujar dia.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) menyebut, pemilihan kepala daerah lewat DPRD bakal membuka peluang bagi praktik-praktik politik tak sehat. Pasalnya, kata dia persetujuan terkait pemilihan kepala daerah bisa diatur secara bebas oleh ketua umum partai politik (parpol).
“Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok, zaman orde baru kok,” kata Ahok.
Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Diketahui, wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat usai digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam (12/12/2024) lalu, Prabowo menyebut Singapura, Malaysia, dan India berhasil menggunakan anggaran lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Adapun isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, hingga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kala itu Bambang Soesatyo (Bamsoet).
