Jika reshuffle, Jokowi diminta rangkul partai yang sejak awal dukung

Menurut dia, parpol yang berkoalisi sejak awal minim kepentingan pragmatis.

Wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali menyeruak ke permukaan. Dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet semakin kuat setelah PAN dan Partai Golkar resmi bergabung sebagai parpol koalisi pemerintah.

Pengamat politik Emrus Sihombing menyarankan Jokowi tetap merangkul parpol yang sejak kampanye menjalin koalisi. Menurut dia, parpol yang berkoalisi sejak awal minim kepentingan pragmatis.

"Jokowi lebih baik merangkul partai-partai yang bersama sejak kampanye kemarin. Karena mereka lebih setia dibanding pendatang baru. Jokowi harus rangkul PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP. Kenapa PDIP karena Jokowi lahir dan maju sebagai presiden karena PDIP," ujar Emrus di Jakarta, Rabu (1/6)

Di samping itu kata dia, partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah lebih memiliki komitmen dan ikut bekerja keras sejak awal saat pemilihan presiden (Pilpres).

"Partai-partai ini lebih memiliki komitmen karena telah berjuang sejak awal. Justru parpol yang bergabung belakangan seperti Golkar dan PAN karena memang kepentingan prakmatis dan kekuasaan semata," kata dia.

Dia juga menyarankan agar Jokowi tak meniru langkah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengelola koalisi yang sangat gemuk dengan membuat Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah. Sebab menurut dia, Setgab justru semakin mempersempit kewenangan dan kekuasaan Presiden.

"Meksi koalisi besar, saya sarankan Jokowi tidak membuat Sekretariat Gabungan Koalisi agar tidak ditekan atau dikontrol oleh partai. Idealnya Jokowi berkoalisi dengan masing-masing partai. Sehingga kekuasaan itu ada di tangan Jokowi. Dan juga agar tidak terjadi seperti masa pak SBY. Dimana dia ditekan dan diatur partai koalisi," ujar dia.