Jokowi Diminta Tegur Buzzernya yang Sudah Keterlaluan
"Ini fitrah demokrasi, artinya begitu kekuasaan ada yang menggugat pasti ada yang berkelompok untuk membelanya, Presiden setelah Pak Jokowi juga akan begitu tidak akan ada kekuasaan yang tidak memiliki buzzer buzzer itu," kata Donny.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menertibkan para pendukungnya atau buzzer yang sudah keterlaluan. Menurutnya, Jokowi seolah membiarkan para buzzer tersebut.
"Buzzer ada yang biasa saja, tapi ada yang keterlaluan dengan pernyataan-pernyataan itu akan meluluhlantakan demokrasi kita, kalau begitu ya harus dikasih tahu dong dan kalau enggak dikasih tahu kan enggak mungkin buzzer atau influencer akan bergerak kalau dihambat," kata dia dalam diskusi 'Teror dalam Ruang Demokrasi', Rabu (3/6).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Mengapa Buzzer sering dikaitkan dengan isu politik di Indonesia? Namun, istilah ini baru mulai tampak di Indonesia setelah pemilu 2019. Oleh karena itu, buzzer di tengah masyarakat kita identik dengan isu-isu politik.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang mendampingi Jokowi saat mencoblos? Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana mencoblos capres-cawapres, caleg DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
Menurut dia, harusnya Jokowi bisa mengevaluasi media sosial melalui Kominfo soal peretasan akun-akun pengkritik pemerintah. Namun, Asfinawati melihat Jokowi seperti tidak mau menggunakan kewenangannya tersebut.
"Ada yang namanya unwiling dan unable. Kalau itu namanya bukan unable, bukan tidak mampu, itu tidak mau," ucapnya
Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian menyebut, buzzer adalah hal yang wajar di negara demokrasi. Menurutnya, setiap kekuasaan memiliki buzzer yang membela.
"Ini fitrah demokrasi, artinya begitu kekuasaan ada yang menggugat pasti ada yang berkelompok untuk membelanya, Presiden setelah Pak Jokowi juga akan begitu tidak akan ada kekuasaan yang tidak memiliki buzzer buzzer itu," kata Donny.
Tetapi, kata dia, para buzzer tersebut tidak dikoordinasikan atau diinstruksikan resmi oleh kekuasaan. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola dinamika agar di media sosial tidak menjadi saling serang.
"Tidak ada kekuasaan yang buzzless, tinggal bagaimana kita mengelola dinamika di sosial media supaya yang terjadi bukan saling serang yang mengarah kepada hoaks fitnah dan kekerasan verbal," tutur Donny.
Baca juga:
Staf Khusus Presiden Sebut Pemerintah Hormati Putusan PTUN Soal Blokir Internet Papua
Menkominfo Siapkan Langkah Hukum Lanjutan Atas Vonis Bersalah Blokir Internet
Ketua DMI Bertemu Jokowi Bahas Pelaksanaan Salat Jumat Jelang New Normal
Jokowi Divonis Bersalah, PKS Sebut PP Blokir Internet Belum Ada
Hakim Vonis Jokowi Bersalah Melanggar Hukum Blokir Internet di Papua
KSP Sebut Pemerintahan Jokowi Tidak Represif dan Seganas yang Dipikirkan