Jokowi Dinilai Sering Tak Hadir di Tengah Isu Krusial
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, Jokowi selama ini terkesan abai dan lepas tangan dalam isu yang mengancam KPK. Arif mencontohkan misalnya terkait isu seleksi capim KPK dan revisi UU KPK.
Presiden Joko Widodo dinilai selalu tak hadir dalam setiap isu krusial yang terjadi. Dua di antaranya, soal seleksi Capim KPK dan revisi UU KPK di DPR.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, Jokowi selama ini terkesan abai dan lepas tangan dalam isu yang mengancam KPK. Arif mencontohkan misalnya terkait isu seleksi capim KPK dan revisi UU KPK.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
"Dalam kasus-kasus, momen-momen yang krusial seperti itu presiden terus menerus tidak hadir kemudian lepas tangan gitu ya, ini kita punya presiden yang inkosisten sekaligus apologetik," kata Arif di Kantor Transparansi Internasional Indonesia (TII), Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (6/9).
Menurut Arif, bila Jokowi terus menunjukkan sikap yang sama selama lima tahun ke depan, maka pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum akan semakin mengalami pelemahan di era kepemimpinannya.
"Bukan hanya mendapati KPK yang lemah, tapi juga kita mendapati satu dominasi kelembagaan baik itu oleh DPR maupun Presiden yang mengarah ke otoritarianisme," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai inisiatif DPR. Para anggota dewan menyetujui empat dari enam poin revisi UU KPK.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Utut Adianto, kesepuluh juru bicara fraksi langsung menyerahkan pendapat tertulis kepada pimpinan.
Sejumlah poin utama dari enam poin revisi itu di antaranya adalah mengenai kedudukan KPK yang bersifat independen dan kewenangan penyadapan oleh KPK yang baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.
Terkait persetujuan DPR atas revisi undang-undang KPK, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan kinerja KPK saat ini dinilai sudah baik.
"Itu inisiatif dari DPR. Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas buat saya KPK telah bekerja dengan baik," ucap Jokowi.
Reporter: Yopi Makdori
Baca juga:
Sempat Menolak, Ini Alasan Gerindra Akhirnya Setuju Revisi UU KPK
Pimpinan KPK: Revisi Relevan Kalau Memperkuat, Kalau Memperlemah Tolak!
PPP: DPR punya MKD, Presiden Punya DPR, Kenapa KPK Takut Diawasi?
Aksi Pegawai KPK Tolak Revisi UU KPK
'Jangan Sampai Sejarah Mencatat KPK Mati di Masa Presiden Jokowi'
5 Parpol Pendukung Jokowi Jadi Pengusul Revisi UU KPK
VIDEO: KPK Menyesalkan Revisi Undang-undang Seperti Ditutup-tutupi