'Jokowi jangan ragu reshuffle menteri yang tak sehati'

Sebab, jika menteri yang dianggap gagal dipertahankan, maka Jokowi yang akan mendapat getahnya.

Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal segera melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri dikabarkan bakal dicopot dan diganti dengan wajah baru.

Jokowi diminta tak ragu dan tegas menyiapkan menteri yang benar-benar bisa bekerja menjalankan visi misi pemerintahan. Pasalnya, jika menteri yang dianggap gagal dipertahankan, maka Jokowi yang akan mendapat getahnya.

"Jangan lupa kalau menteri salah, yang kena getahnya itu RI 1. Yang bertanggung jawab ke DPR RI itu RI 1, yang diimpeach itu presidennya, bukan, misalnya parpol, relawan, atau kelompok tertentu lainnya," kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro saat dihubungi, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Siti, saat ini adalah momen yang baik buat Jokowi menata ulang kabinet, membangun sistem, dan kembali ke prinsip awal yang digaungkannya, yakni obsesi mereformasi birokrasi yang dibangun dengan kabinet efektif, ramping, tak transaksional dan tanpa syarat.

Dia mengingatkan Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan harus memegang teguh Pancasila dan pilar negara lainnya. Dalam konteks reshuffle kabinet, maka harus memastikan susunannya dinaungi dan dilandasi Pancasila.

Dalam konteks menjaga harmoni, Jokowi juga harus bisa mengelola kekuatan politik yang ada. Baik Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, dengan aturan tegas dan tak membuat ada yang sakit hati.

Selanjutnya, Jokowi tinggal mencari sosok calon menteri yang pas dan berintegritas, sejalan, loyal, dan bisa nyaman diajak bekerja sama.

"Yang mempekerjakan itu yakni sang presiden sendiri. Harus nyaman bekerja dengan menterinya. Orang yang mbalelo dan tak membuat nyaman tentu akan menjadi duri dalam daging," jelasnya.

Bila perlu, Jokowi juga bisa mengakomodasi tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat yang punya umat atau dukungan riil di masyarakat, tapi bukan politikus. Baginya, hal demikian diperlukan mengingat masyarakat Indonesia mudah diletupkan oleh isu-isu tertentu yang rentan menimbulkan konflik dan bahkan kekerasan.

"Ini juga bagian dari membangun politik harmoni yang menjadi bagian dari nilai-nilai budaya Indonesia. Keberadaan pemuka masyarakat dalam kabinet diperlukan sebagai representasi umat, masyarakat, atau komunitas. Ini secara sosial politik akan menimbulkan relief tersendiri," ujar Siti.

"Yang pasti, Pak Jokowi sudah waktunya membangun kabinet kerja yang sungguh-sungguh kerja, solid, berkomitmen, dan loyal. Tak mungkin kabinet itu bisa bekerja kalau mur-mur mesinnya tak cocok. Jangan sampai ada mur yang cowel, terlepas, yang tak bisa bekerja. Dalam satu kesatuan sistem, harus kompak," tutupnya.