Jokowi-JK evaluasi UN, wajibkan aparatur anut techno-ideology

Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti.

Pasangan capres Joko Widodo - Jusuf Kalla menyusun visi misi di bidang pendidikan yang dimasukkan dalam sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda itu mereka sebut sebagai nawa cita.

Visi misi pasangan yang diusung PDIP, Partai NasDem, PKB dan Hanura itu ikut disampaikan ke KPU saat mendaftar Senin (19/5) lalu.

Dalam bidang pendidikan, Jokowi - JK ingin melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

"Kami akan mengevaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional –termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional dan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika," demikian dikutip merdeka.com dari visi misi Jokowi-JK.

Untuk pendidikan dasar, pembobotan dilakukan dengan menekankan 70% substansinya harus berisi tentang budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik (bagian dari revolusi mental). Untuk pendidikan tinggi, 60% politeknik dan 40% sains.

Jokowi - JK juga akan memberikan jaminan hidup yang memadai para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja

"Kami akan melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah terutama wilayah-wilayah yang selama ini diidentifikasi sebagai area di mana tingkat dan pelayanan pendidikan rendah atau buruk harus dilakukan," demikian janji Jokowi - JK.

Pasangan ini juga akan meningkatkan pemberian subsidi kepada PTN sehingga memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Mereka akan memprioritaskan pembiayaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan akan diupayakan untuk diberikan secara regular dengan terintegrasi dengan arah pengembangan pendidikan tinggi.

"Kami akan mewajibkan aparatur pemerintah untuk menganut 'techno-ideology', bahwa melalui pendidikan penguasaan teknologi kita harus bangkit dari 'amnesia sejarah' dan 'amnesia ideologi. Pengetahuan dan penguasaan teknologi sebagai kurikulum wajib di sekolah dan perguruan tinggi sebuah keharusan," demikian visi misi Jokowi - JK.