Jusuf Kalla: Demokrasi Kita Terlalu Mahal, Jadi Tak Berjalan Baik
"Saat angka indeks demokrasi menurun maka angka korupsi naik dan sebaliknya," jelas JK saat membandingkan demokrasi dan tingkat korupsi.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai, demokrasi saat ini sedang tidak berjalan baik. Menurut dia hal itu disebabkan ongkos yang mahal untuk mencapai kekuasaan.
"Apa masalah demokrasi kita? demokrasi kita terlalu mahal jadi tidak berjalan baik, untuk menjadi anggora DPR berapa? Bupati? untuk jadi calon saja butuh biaya," kata pria karib disapa JK seperti dikutip Liputan6.com dalam acara mimbar demokrasi di kanal daring Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabtu (13/2).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
JK meyakini, mahalnya ongkos politik seorang calon untuk mencapai puncak dinilai sebagai investasi yang harus dikembalikan. Maka, saat mereka sudah berkuasa, alih-alih menegakkan demokrasi, malah justru melakukan korupsi oleh mereka yang terpilih.
"Saat angka indeks demokrasi menurun maka angka korupsi naik dan sebaliknya," jelas JK saat membandingkan demokrasi dan tingkat korupsi.
JK pun mendorong, agar demokrasi tetap menjadi patokan. Karenanya, dia meminta kepada siapa pun untuk terus melakukan introspeksi, check and balance dengan bisa memberikan kritik.
"Maka tentu kita harus intropeksi, di sisi kita, demokrasi harus jadi prioritas. Menjaga kepentingan kita untuk check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
SBY Ibaratkan Kritik Seperti Obat Pahit, Sanjungan Layaknya Gula
Yusril: Demokrasi Jadi Permainan Kekuasaan untuk Melanggengkan Kekuasaan
Pergub DI Yogyakarta Dinilai Ancam Demokrasi, Ini Isinya
Peraturan Gubernur DIY Soal Penyampaian Pendapat Dinilai Mengancam Iklim Demokrasi
Demokrasi adalah di mana Warga Memiliki Hak Ikut Ambil Keputusan, Ini Penjelasannya
Din Syamsuddin: Indonesia Alami Kebangkrutan Demokrasi