Jusuf Kalla: Kalau Presiden Bicara Pembangunan Mestinya NasDem Diundang ke Istana
JK menitikberatkan perlunya NasDem dilibatkan juga karena masih menjadi partai pendukung pemerintah.
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya mengundang Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai pemerintah. Apalagi kalau bicara masalah pembangunan negara.
"Tapi kalau bicara pembangunan saja mustinya NasDem diundang," ujar JK di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5). Pernyataan itu disampaikan usai JK menerima Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Menurut JK wajar bila Jokowi mengundang para ketua umum partai pendukungnya untuk membahas masalah kebangsaan. Pertemuan itu digelar di Istana bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Namun, ia menitikberatkan perlunya NasDem dilibatkan juga karena masih menjadi partai pendukung pemerintah.
"Ini kan bukan yang pertama tidak diundang tapi, sebagai, kalau pertemuan membicarakan karena ini di Istana membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja," kata politikus senior Golkar ini.
JK menduga Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai pro pemerintah di Istana untuk bicara urusan politik. Maka itu NasDem yang memiliki sikap politik mendukung tokoh oposisi Anies Baswedan sebagai calon presiden, tidak diundang.
"Berarti ada pembicaraan politik," ujarnya.
JK pun meminta Jokowi tidak terlibat lebih jauh dalam masalah perpolitikan jelang Pemilu 2024. Jokowi seharusnya mencontoh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengaku bisa memahami posisi Presiden Joko Widodo yang menganggap NasDem tidak dalam barisan pemerintah. Surya Paloh tertawa ketika ditanya soal tidak diundang Jokowi dalam pertemuan dengan partai pro pemerintah, Selasa (2/5) lalu.
"Pak Jokowi kan sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan," katanya sambil tertawa ketika ditemui usai bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Paloh mengaku memahami sikap Jokowi yang punya positioning berbeda dengan NasDem di Pemilu 2024. Paloh tidak masalah NasDem dianggap untuk sementara ini tidak berada di koalisi pemerintah.
"Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," ujarnya.
(mdk/ded)