Kader Membelot, PDIP Tuding Ada Politik Adu Domba di Pilkada Surabaya
Ia pun menyebut nama paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin (MA) yang dianggap kurang begitu paham pemerintahan yang baik, dan memakai strategi memecah belah. Ia pun mencontohkan, adanya upaya mendekati Jagad Hari Suseno, anak almarhum Pak Sutjipto (mantan Sekjen PDIP) yang juga kader PDIP.
Gerah dengan kader yang membelot ke kubu lawan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding ada pihak yang sengaja membuat strategi adu domba atau devide et impera di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Surabaya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat.
Ia menyatakan, fenomena kader PDIP di Surabaya yang membelot dengan mendukung lawan di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya, disebutnya sebagai bagian dari strategi lawan. Strategi tersebut adalah, adanya upaya adu domba atau memecah belah suara dari kader PDIP yang dilakukan oleh lawan politiknya.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada adalah proses demokratis di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih pemimpin lokal mereka, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Ia bahkan menuding, pihak lawan dengan sengaja mendekati para kader banteng bermoncong putih tersebut, dengan tujuan untuk membelotkan dukungannya. Ia pun menyebut nama paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin (MA) yang dianggap kurang begitu paham pemerintahan yang baik, dan memakai strategi memecah belah. Ia pun mencontohkan, adanya upaya mendekati Jagad Hari Suseno, anak almarhum Pak Sutjipto (mantan Sekjen PDIP) yang juga kader PDIP.
"MA telah melakukan politik devide et empire ala kolonialisme Belanda. Politik pemecah belah selama masa kolonial selalu dilawan oleh seluruh anak bangsa, termasuk NU, Muhammadiyah, dan PNI saat itu. Jadi rasanya kurang elok kalau tim MA menjalankan politik adu domba, termasuk apa yang dilakukan oleh Mat Mochtar. Sebab itu cara kolonial yang ditentang arek-arek Surabaya," ujarnya, Kamis (19/11).
Atas dasar hal tersebut, Djarot meyakini ketika Eri-Armudji dikepung, serta lawan memiliki begitu banyak logistik dan dana, Surabaya justru semakin bersatu.
"Eri semakin kuat justru karena gemblengan dan kepungan. Apa yang terjadi justru membuktikan bagaimana masyarakat Surabaya memiliki keberanian untuk memilih pemimpin muda yang jujur, berpengalaman, dan visioner. Jadi ketika Surabaya dikepung, seperti halnya ketika Sekutu mengepung Surabaya, perlawanan rakyat untuk mendukung pemimpin yang baik akan semakin kuat," pungkasnya.
Tanggapan Kubu Machfud Arifin
Menanggapi tudingan itu, Direktur Komunikasi dan Media Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman, Imam Syafii pun membantahnya. Ia menyatakan, apa yang dilakukan oleh MA selama ini adalah kerja politik. Ia pun memastikan, tidak pernah melakukan strategi seperti yang ditudingkan oleh Djarot tersebut.
"Justru kita bertanya, PDIP ini kan partai besar, partai penguasa, partai yang sudah bertahun-tahun gitu kan sudah biasa ditekan-tekan sama pemerintah Orde Baru. Harusnya soliditasnya sangat kuat. Mana mungkin pak MA-mudjiaman, kami bisa melakukan intervensi untuk memecah-belah mereka (PDIP)," katanya.
Ia pun menyebut, harusnya Djarot melakukan introspeksi internal sebelum membuat pernyataan itu. Ia juga meminta pada Djarot agar tidak menyalah-nyalahkan pihak lain, atas kondisi rumah tangga partainya.
"Kita tidak tahu apakah ada persoalan internal di dalam. Harusnya mas Djarot mencari (informasi) dulu lah. Jangan kemudian menyalahkan-nyalahkan orang lain kalau ada rumah tangganya yang gegeran, berantakan. Mosok sing dituduh wong liyo (masak yang dituduh orang lain)," pungkasnya.
Ia kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Seperti membujuk orang untuk mendukungnya, atau bahkan melakukan politik pecah belah.
"Kita tidak pernah memaksa, membujuk bujuk, apalagi sampai melakukan politik pecah belah. Mereka (yang membelot) mungkin selama ini merasa di rumah lamanya nya ada hal-hal yang mungkin membuat mereka kurang kerasa, membuat mereka marah kan ya tentu kami tidak bisa menjawab itu karena itu urusan internal PDIP," tegasnya.
(mdk/eko)